SuaraJogja.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta mengaku belum akan melibatkan masyarakat terkait pemakaman jenazah dengan prosedur Covid-19 kendati memang dalam beberapa hari terakhir grafik pemakaman menunjukkan peningkatan.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta Budi Purwono kepada awak media pada Selasa (1/12/2020). Menurutnya, saat ini BPBD Kota Yogyakarta memilih untuk mengoptimalkan petugas yang sudah ada.
"Kita akan tata lebih baik serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Sebab memang tidak mungkin kita menugaskan sesuatu yang menurut kita perlu kehati-hatian ekstra kepada masyarakat maupun relawan yang memang tidak ada ikatan. Terlalu riskan," ujar Budi saat ditemui di kantornya.
Namun, Budi tidak lantas menutup kemungkinan adanya penambahan petugas yang akan diterjunkan untuk membantu prosesi pemakaman tersebut. Diakui memang pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk mengantisipasi lonjakan yang sewaktu-waktu terjadi.
Baca Juga: Kronologis Satu Keluarga Terseret Arus Sungai di Banyuwangi, Ibu-Anak Tewas
Terkait dengan kebijakan di beberapa kabupaten lain, seperti di Bantul, yang sudah menggandeng beberapa relawan atau masyarakat, kata Budi, itu tidak bisa disamakan dengan kondisi Kota Yogyakarta. Menurutnya, kebijakan itu diambil dengan pertimbangan yang sudah disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
"Toh juga desa dan kelurahan itu beda. Desa kalau di kabupaten itu lebih otonom, bisa melakukan sumber daya dengan anggaran sendiri. Kalau di kota tidak bisa, misal kita berikan ke kelurahan, nanti tetap akan pakai anggaran kota juga," tuturnya.
Memang tetap akan ada koordinasi lanjutan dengan BPBD di tiap kabupaten. Kendati demikian, tidak dipungkiri, dengan situasi di Kota Yogyakarta yang cukup berbeda, pasti akan muncul kendala tersendiri.
Budi mencontohkan keberadaan rumah sakit, yang kebanyakan berada di wilayah Kota Yogyakarta. Melihat hal itu jika memang penangangannya dilakukan sepenuhnya oleh tim relawan atau masyarakat bisa jadi akan ada kesulitan terkait dengan koordinasi lebih lanjut dengan pihak ahli waris atau rumah sakit.
"Artinya untuk mengkomunikasikan teknis itu kepada rekan-rekan di desa mungkin juga akan jadi kendala. Masyarakat pada umumnya tahu bahwa yang menangani adalah pemerintah kota tapi ya tugas kewenangan kami hanya sebatas kepada warga kota saja," sebutnya.
Baca Juga: BPBD Kota Cilegon Amankan Ular Sanca, Agar Tak Bahayakan Warga
Menurutnya, masyarakat dan relawan sudah memiliki tugas tersendiri yakni terkait dengan menciptakan suasana kondusif di lingkungan masing-masing. Hal itu juga akan berkaitan dengan pemangku wilayah.
Berita Terkait
-
Fenomena Super New Moon, 11 Kelurahan di Jakut dan Kepulauan Seribu Berpotensi Terendam Banjir Rob
-
Kunjungan Kerja ke BPBD Provinsi DIY, Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana
-
Ratusan Ribu Panggilan Darurat 112 Diterima BPBD DKI: Ternyata Cuma Orang Iseng Call Prank!
-
BPBD DKI Sebut Cuaca Ekstrem di Jakarta Berlangsung Sampai 11 Maret 2025, Masyarakat Diminta Waspada
-
Tepis Ucapan Legislator PSI soal Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, BPDB DKI: Berfungsi Normal
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
Terkini
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta