SuaraJogja.id - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Selasa 1 Desember kemarin mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.
Bersamaan dengan deklarasi itu mereka mengangkat Benny Wenda sebagai presiden sementara Republik West Papua.
Tindakan deklarasi itu mendapat tanggapan dari Tengku Zulkarnain.
Lewat kicauannya di Twitter, mantan anggota MUI tersebut meminta aksi nyata dari Presiden Jokowi untuk menyikapi deklarasi presiden di tanah NKRI.
Baca Juga: Rocky Gerung: Saya Harap Jokowi Tetap Pelihara Politik Oligarki
Ia mengingatkan bahwa bersikap diam saja tidak akan memberikan manfaat ataupun perubahan berarti.
"Pak @jokowi.. Anda sudah punya saingan tuh. Seorang Presiden di tanah NKRI. Ada komentar pak..? Kami tunggu komentar bapak atas kedaulatan tanah ini. Diam saja tidak manfaat," tulisnya, Rabu (2/12/2020).
Netizen pun memberikan tanggapan beragam terkait kicauan Tengku Zul tersebut.
"Ya juga ya..ada yang minta merdeka terang-terangan begitu kok gak heboh, eee habib ceramah ke umat ko sotoy ceby nya apa kurang asupan, kolam air susu ya...," kata Ansori Nurman.
"Apa ada negara yang saat terjadi proklamasi di dalam negara itu oleh separatis lalu presidennya diam aja? apa tidak mikir risiko ditiru yang lain? Mungkin presidennya sudah konferensi pers dan kita tidak tahu karena tak diliput? Atau kenapa? Lucunya yang koar-koar bela negara juga ngikut diam," ujar Farid.
Baca Juga: Presiden Jokowi Marah Kasus Covid-19 Terus Naik, Ini Kata Satgas Covid-19
"Kenapa dibiarin yang begini ya?? Kok TNI dan Polri diam saja," tanya Suharto.
Klaim Papua Barat merdeka tidak sah
Sementara itu, Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB - OPM, mengecam klaim Ketua ULMWP Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintah sementara Republik West Papua.
Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB - OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.
"Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu," kata Terryanus Satto kepada Suara.com, Rabu (2/11/2020).
Ia menjelaskan, TPNPB - OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasi tersebut diumumkan di negara asing, yakni Inggris.
Karenanya, deklarasi Benny Wenda dan ULMWP tak memunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan juga dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.
"Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara. Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat," kata dia.
Satto mengatakan, deklarasi pembentukan pemerintah Republik West Papua tapi dilakukan di Inggris tidak logis.
Begitu pula Benny Wenda yang mengklaim diri sebagai presiden sementara Republik West Papua tapi berkantor di Inggris, "Tidak bisa diterima akal sehat."
Berita Terkait
-
Prediksi Cak Imin: RK-Suswono dan Luthfi-Taj Yasin Kuasai Pilkada Jakarta-Jateng
-
Feri Amsari Ajak Masyarakat Kalahkan Paslon yang Didukung Jokowi: Agar Prabowo Pede Sebagai Presiden
-
Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
-
Kuliti Pengaruh Jokowi, Cak Imin soal Nasib RK dan Ahmad Luthfi di Pilkada: Insyaallah Menang
-
Dukung Pram-Rano Jelang Nyoblos Besok, Rocky Gerung Tantang Prabowo Tampil di TV Buntut Surat Edaran Pilih RK-Suswono
Tag
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Nasib Mary Jane: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Perhatikan Hak-Hak Perempuan Rentan
-
3,9 Juta Penumpang Nikmati KA Subsidi, Libur Nataru Diprediksi Melonjak
-
Gelar Aksi di Gedung Dewan, Gabungan Rakyat Gunungkidul Tuntut Anggota DPRD Terlibat Video Tak Senonoh Dinonaktifkan
-
Belum Mendapat Informasi Lanjutan Soal Kepulangan Mary Jane, Keluarga Khawatirkan Hal Ini
-
Musnahkan Kemiskinan Ekstrem di DIY, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp446 Miliar