Sirekap Sempat Eror, KPU Sleman Tetap Rapat Pleno Rekapitulasi Hitung Suara

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Sleman 2020 pada Senin (14/12/2020). Rapat pleno tersebut dihadiri jajaran KPU Sleman, Bawaslu Sleman, saksi dari masing-masing paslon, dan jajaran PPK setiap kecamatan di Sleman.

Salah satu saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman nomor urut 01 sempat tidak hadir dalam rapat pleno yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut. Kendati begitu, rapat pleno tetap bisa dilaksanakan dan dianggap sah.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Sutoto Jatmiko mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Pasalnya, sesuai dengan PKPU nomor 19 tahun 2020 pasal 20 ayat 5, jika ada saksi atau bawaslu yang tidak hadir, rapat pleno tetap bisa dilakukan dan dianggap sah.

"Dalam hal ini rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sleman sudah sesuai aturan dan sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi salah satu paslon. Sebab, itu memang bukan hal yang wajib," kata Sutoto.

Baca Juga: Sambangi Gresik, Ketua KPU Sidak Sirekap yang Sempat Eror

Namun tidak lama berselang, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman nomor urut 01 akhirnya datang untuk mengikuti rapat pleno tersebut. Alhasil, semua saksi dari tiga paslon bupati dan wakil bupati Sleman dinyatakan mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Sementara itu, sempat ditemui kendala terkait dengan website Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang tidak bisa diakses. Hal itu membuat rekapitulasi yang sah dilanjutkan dengan menggunakan program aplikasi lembar kerja Excel.

"Iya tadi web sirekap dan tidak bisa diakses, sehingga menggunakan Excel dan manual saja Mungkin server down, kita hanya tahu tidak bisa diakses," ucapnya.

Disebutkan Sutoto bahwa memang sejak semula Bawaslu RI sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan web atau aplikasi Sirekap. Jadi saat ini penggunaan Sirekap masih sebatas taraf uji coba saja.

Disinggung mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sleman tahun ini, kata Sutoto, Sleman paling rendah dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya di DIY yang melaksanakan Pilkada. Namun, ia masih enggan untuk mengungkapan secara rinci jumlah partisipasi masyarakat yang dinilai rendah tersebut.

Baca Juga: Tunggu Hasil Resmi dari KPU, Begini Respons Paslon 01 dan 02 Pilkada Sleman

"Sleman paling rendah, soalnya kita hanya mencapai sekitar 75 persen. Saya kira memang sosialisasi terus harus ditingkatkan dengan melibatkan stakeholder yang ada di Sleman. Ditambah juga pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada tingkat partisipasi," tandasnya.