Yakin Tak Bikin Klaster Baru, Mahfud MD Sebut Partispasi Pilkada 2020 Naik

SuaraJogja.id - Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan rasa syukur, di tengah pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kata dia, justru mengalami peningkatan.

Pada pilkada serentak 2015, partisipasi masyarakat sebesar 69,02 persen, sedangkan di 2020 ini meningkat jadi 75,83 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi sejumlah pihak yang menyatakan angka partisipasi pilkada serentak 2020 tidak akan lebih dari 55 persen.

"Ada yang bilang [keikusertaan pilkada] turun jadi 50 persen, paling banyak 55 persen, tapi ternyata sekarang menjadi 75,83 persen. Ini jauh lebih tinggi dari pemilu di Amerika, yang 63 persen pada 2016. Kita melampaui itu," ungkap Mahfud usai Rapat Koordinasi Menuju Tahap Akhir Pilkada 2020 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, kekhawatiran beberapa pihak akan naiknya kasus COVID-19 akibat pilkada hingga menimbulkan klaster baru sampai saat ini tidak terbukti.

Ia juga mengatakan, hitungan kasus COVID-19, yang mencapai angka 3,2 juta pada Januari 2021 mendatang, kemungkinan tidak akan terjadi.

Saat ini angka positif COVID-19 di DIY sebanyak 617 ribu. Dengan hitungan penambahan 5.000-7.000 kasus per hari, maka selama 15 hari mendatang angka positif COVID-19 di Indonesia di kisaran angka 800 ribu.

Karenanya, pemerintah bersyukur tidak menunda pilkada serentak pada tahun ini meski masih pada masa pandemi. Sebab bila tetap ditunda, Mhafud mengungkapkan, maka tidak ada jaminan kapan pandemi akan berakhir.

"Kita bersyukur berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul [kalau] pilkada serentak dilasanakan dalam suasana Covid-19 akan menimbulkan klaster baru. Pada waktu itu banyak usulan kepada pemerintah untuk menunda pilkada sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda karena kalau tidak, katanya akan menjadi klaster baru, makanya ada yang bilang pemerintah lebih memilih menyelamatkan rakyat atau mau pilkada," tandasnya.

Baca Juga: Video Ceramahnya Diunggah UAS, Mahfud MD: Dalil Itu Berlaku untuk Siapa pun

Mahfud menambahkan, tahapan pilkada masih akan berlangsung. Karenanya, diharapkan semua pihak, seperti KPU, Bawaslu, dan forkominda, bisa bekerja keras dan menjaga ketertiban sampai penghitungan suara selesai, bahkan sampai pada tahapan pelaporan ke MK.

"Kalau sampai ada yang ke MK dipersilakan," ujarnya.

Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, proses pilkada yang paling kritis sudah berhasil dilalui. Penyelenggaraan pilkada di Indonesia, yang masuk dua terbesar di dunia, kata dia, berlangsung cukup baik.

"Ini karena ketegasan para petugas bisa mencegah kerumunan dan membuat ritme TPS bisa konstan," ungkapnya.

Pilkada kali ni diharapkan bisa menjadi model dalam penyelenggaraan pilkada lainnya, termasuk negara lain. Indonesia, baginya, cukup berhasil dalam melaksanakan agenda yang sangat kolosal.

"Sinergi dan koordinasi yang baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dukungan Bapak Presiden juga sangat berpengaruh, kemudian juga Menkopolhukam yang mengkoordinasi secara langsung dalam monitoring langsung, semua pihak penyelenggara, para pengaman, dan pemerintah pusat dan daerah, terutama di daerah dan partai politik, sehingga kepatuhan bisa terjadi, termasuk tingkat partisipasi," imbuhnya.