Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia, Ini Permintaan Ketua MPR RI ke Pemerintah

SuaraJogja.id - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mensosialisasikan penyebaran vaksin COVID-19. Jangan sampai pendistribusian vaksin menjadi persoalan baru di masyarakat tahun depan.

Apalagi Indonesia rencananya kembali mendatangkan 1,8 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac pada bulan ini. Sebelumnya pada 6 Desember 2020 lalu, sebanyak 1,2 juta vaksin sudah didatangkan.

"Sekarang kn tinggal pendistribusian. Yang penting bagaimana sosialiasi penyebaran vaksin, siapa yang berhak pertama [dapat vaksin] dan mekanisme penyebaran vaksin di puskemas atau dimana," ungkap Bambang di UPNV Yogyakarta, Selasa (15/12/2020).

Menurut Bambang, pihaknya menghubungi Kementerian Kesehatan (kemenkes) untuk memastikan pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat. Termasuk dalam mensosialisasikan pemanfaatan vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai ini.

Baca Juga: Pemda DIY Stop Bansos COVID-19 untuk 2021

Bambang berharap, pendistribusian vaksin dari Sinovac tidak akan molor. Dengan demikian pendistribusian vaksin ke masyarakat pun sesuai dengan rencana.

"Molor tidaknya kan tergabung pabrik, tapi saya akan mengecek ke daerah untuk ikut melihat simulasinya," ujarnya.

Secara terpisah Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi jumlah vaksin yang diterima DIY. Namun diharapkan bisa sesuai kebutuhan dan permintaan dari daerah.

"Tahap satunya nanti seberapa, komponen apa saja yang akan dibebankan kepada daerah, kami masih belum tahu," ungkapnya.

Aji menambahkan, dirinya mendapatkan informasi ada sebagian biaya vaksinasi COVID-19 yang dibebankan ke daerah. Karenanya Pemda DIY mengevaluasi alokasi APBD 2021.

Baca Juga: Dukung Proyek Tol Jogja-Solo, BPD DIY Layani Pembayaran Dana Ganti Untung

"Kami juga akan sampaikan ke DPRD terkait [evaluasi] ini. Kia belum tahu apa yang harus dibiayai APBD untuk vaksin ini. Karenanya kami minta dinas kesehatan mengecek apa saja komponen yang harus dibiayai daerah. Apakah vaksin ini kita harus beli atau hanya untuk menyuntikkan, kita belum tahu," imbuhnya.