Amankan Natal dan Tahun Baru, Polda DIY Siagakan 1701 Personel

SuaraJogja.id - Jajaran Polda DIY melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Progo 2020, pada Senin (21/12/2020) di Mapolda DIY. Apel ini sebagai bentuk koordinasi terkait dengan pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Selain diikuti jajaran Polda DIY, apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Lilin Progo 2020 ini juga dipimpin langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Asep Suhendar mengatakan dalam Operasi Lilin Progo 2020 ini akan disiagakan 7 Pos Pelayanan dan 13 Pos Pengamanan di seluruh wilayah Yogyakarta. Dengan penggelaran kekuatan sebanyak 1.701 personel yang terdiri dari 301 personel satgas Polda DIY dan 1400 personel satgas kewilayahan yang terdiri dari 4 Polres dan 1 Polresta.

"Polda DIY juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, di antaranya TNI, Kemenag, BPBD, Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan agar nantinya masyarakat dapat merayakan Natal dan tahun baru dengan aman dan nyaman namun tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Asep, kepada awak media, Senin (21/12/2020).

Baca Juga: Polda DIY Tanggapi Wacana Aksi Bantu Syuhada dan 4 Berita Top SuaraJogja

Disampaikan Asep bahwa selain itu Polda DIY juga mendukung program pemerintah daerah yang diberlakukan kepada masyarakat yang akan masuk ke wilayah Yogyakarta yakni untuk melakukan Rapid Antigen COVID-19. Hal ini dirasa tepat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Yogyakarta.

Menurut Asep, penjagaan di pos-pos lalu lintas akan dilakukan di wilayah Jawa Tengah terlebih dahulu. Jadi nantinya pengecekan surat keterangan negatif Covid-19 hasil rapid tes antigen sudah terlebih dulu dilakukan oleh Polda Jawa Tengah sebelum memasuki wilayah DIY.

"Jadi jogja pengecekan mungkin akan dilakukan di hotel saja. Bagi wisatawan yang tinggal di hotel harus menunjukkan hasil rapid tes antigen," ujarnya.

Asep menuturkan pihaknya sudah siap terkait dengan potensi kerumunan yang bakal terjadi saat perayaan natal dan tahun baru. Antisipasinya mulai dari selalu melakukan patroli penjagaan di tempat kerumunan untuk tetap menjaga protokol kesehatan hingga melakukan sterilisasi wilayah.

"Polda DIY akan melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada momentum natal, perayaan tahun baru di tempat-tempat yang terjadi kerumunan massa," tegasnya.

Baca Juga: Beredar Poster Aksi Bantu Syuhada di Nol Kilometer, Ini Kata Polda DIY

Sementara terkait dengan izin peribadatan natal yang diselenggarakan secara langsung di gereja, Asep menyebut bahwa juga telah menyiapkan personil untuk berjaga. Walaupun sebenarnya mayoritas gereja di Jogja diklaim juga selalu menyediakan peribadatan secara daring selama masa pandemi Covid-19 ini.

"Imbauan tetap untuk melakukan ibadah secara daring tapi jika memang akan dilaksanakan secara langsung harus mematuhi protokol kesehatan seperti kapasitas jemaat yang datang. Intinya kita siap melakukan pengamanan di gereja yang melakukan ibadah natal secara langsung," tuturnya.

Asep menyampaikan bahwa setidaknya pengamanan akan dilakukan pada 45 gereja di Jogja yang akan melakukan ibadah secara langsung. Selain kapasitas orang yang hadir, protokol seperti memakai masker dan menjaga jarak wajib untuk dilakukan.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa rapid tes antigen itu sudah diatur dalam ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya kini masyarakat juga sudah memahami hal tersebut.

"Jadi sekiranya ada warga masyarakat yang belum melakukan itu saat akan bepergian. Saya punya harapan bagi mereka yang datang ke Jogja dan tinggal hotel wajib melakukan hal itu [rapid tes antigen]," ujar Sri Sultan.

Sri Sultan tidak memungkiri akan susah melakukan pengawasan bagi wisatawan yang datang menggunakan jalur darat. Sehingga sangat dimungkinkan akan ada pelaku perjalanan yang tidak membawa atau melakukan rapid tes antigen.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat II untuk wajib melakukan rapid tes antigen tersebut bagi mereka yang dianggap belum memenuhi ketentuan pemerintah. Agar bisa diketahui hasilnya negatif atau positif, jadi proses terus berjalan," tandasnya.