Respons Wacana KBM Tatap Muka, Epidemiolog UGM Minta Pemerintah Pikir Ulang

SuaraJogja.id - Epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM Riris Andono Ahmad mengungkapkan, saat ini transmisi persebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Doni pun berharap, pemerintah memikirkan kembali untuk dibukanya pembelajaran tatap muka.

"Pembelajaran sebaiknya masih dilakukan secara online, mengingat masih ada orang tua yang setuju dan tidak setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka. Jika tetap dilakukan, dikhawatirkan akan ada klaster baru COVID-19 di sekolah," tuturnya kala dihubungi pada Senin (4/1/2021).

Ada pertanyaan besar yang harus dijawab masyarakat, lanjut dia, yakni siap atau tidaknya keluarga dalam menerima konsekuensi jika orang terdekat sudah terkena COVID-19.

"Banyak terjadi, masyarakat percaya akan adanya COVID-19 saat orang terdekat sudah terpapar," jelas Doni.

Lebih jauh ia menyatakan, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum usai. Menurut dia, jika ingin menghentikan persebarannya, pemerintah harus tegas menghentikan aktivitas sebagian masyarakat.

Doni menyebutkan, pemerintah tidak harus menerapkan sistem lockdown. Masyarakat hanya perlu membatasi aktivitas dan melakukannya di rumah.

"Seperti masa awal pandemi, masyarakat bisa bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah. Ada mobilitas yang dibatasi, hanya sektor penting, seperti fasilitas kesehatan, bisa tetap dijalankan," kata Doni.

Ia menyatakan, banyaknya fasilitas kesehatan yang sudah mulai penuh untuk penanganan COVID-19 menunjukkan ketidakseriusan dalam mengendalikan transmisi. Jika rumah sakit dinilai sebagai benteng pertahanan terakhir, akan sia-sia jika kekuatan benteng seperti adanya tempat tidur kritikal dan non-kritikal mulai penuh.

"Ditambah dengan tenaga kesehatan yang akan kelelahan secara fisik dan mental serta menyebabkan sakit bahkan meninggal, juga akan membuat benteng pertahanan runtuh," ucapnya.

Baca Juga: OPINI: Isu Pembelajaran Tatap Muka Awal Tahun 2021, Apakah Efektif?

Doni menambahkan, jika faskes tidak bisa menampung pasien dan tidak ada tenaga yang merawat, penularan makin tidak terkendali. Angka kematian tinggi dan justru bisa menyebabkan ekonomi kolaps.

"Liburan lalu, perputaran uang disebutkan mencapai Rp14 miliar di Jogja. Namun, pemerintah harus melihat, apakah angka tersebut sebanding dengan biaya perawatan dan penanggulangan COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mendatang," ucapnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana mengaku, pihaknya siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada 2021.

Meskipun demikian, Disdik Sleman tetap masih menunggu kebijakan dari pemerintah setempat, mengingat pandemi COVID-19 di Sleman masih memiliki kasus positif yang cenderung naik.

Jika benar-benar dilaksanakan, kemungkinan tatap muka akan dimulai pada Februari atau bulan setelahnya. Namun lagi-lagi, bila sudah ada kebijakan resmi dari pihak Pemda DIY maupun Bupati Sleman.

"Sekolah-sekolah [di Sleman] persiapan terus," ujarnya.

Dalam persiapannya, Ery mengaku sudah mengimbau ke sekolah untuk mempersiapkan diri dalam pemenuhan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk bagaimana pengaturan tempat duduk atau simulasi pembelajaran. Syarat kesehatan serta surat pernyataan permohonan persetujuan dari orang tua terkait pembelajaran tatap muka.

Kepala SMP N 4 Depok Lilik Mardiningsih mengaku, sembari menunggu keputusan pemerintah terkait pembelajaran tarap muka, pihaknya juga telah memberikan angket kepada seluruh orang tua terkait rencana pembelajaran luring.

Dari angket itu, diketahui sebanyak 60-70% orang tua siswa kelas IX memperbolehkan dimulainya tatap muka atau luring, sedangkan orang tua dari kelas VII dan VIII yang memperbolehkan anaknya ikut tatap muka tidak sampai 50%.

Lilik mengaku, selain menyebar angket, pihaknya juga terus melakukan persiapan di sekolah, terutama kaitan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebagai bentuk upaya sekolah, bila tatap muka di sekolah itu, benar terlaksana dalam waktu dekat.

Kontributor : Uli Febriarni