SuaraJogja.id - Gunungkidul siap melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diperintahkan oleh pemerintah pusat. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gunungkidul akan meminta kalurahan ataupun padukuhan untuk membatasi akses keluar masuk mereka kembali.
Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, Jumat (8/1/2021) ini pihaknya kembali menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat pimpinan di Gunungkidul. Dalam rapat ini pihaknya memohon masukan terkait dengan instruksi Gubernur.
"Instruksi Gubernur itu nanti akan disatukan dengan instruksi Bupati Gunungkidul dalam menangani Covid-19,"ujar lelaki yang juga menjabat wakil Bupati ini, Jumat (8/1/2021).
Immawan mengakui tingkat kesembuhan covid 19 di kabupaten Gunungkidul semakin mengecil karena tidak sinkron antara pasien sembuh dan positif. Oleh karenanya pihaknya meminta agar ada penambahan tempat tidur untuk pasien positif Covid-19. Terlebih saat ini jumlah kasus positif di Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat.
Baca Juga: Jawa-Bali Bakal Terapkan PSBB, Riau Masih Menunggu
Immawan menambahkan, menindaklanjuti perintah dari Gubernur terkait PSBB, maka pihaknya akan memulai penanganan covid 19 seperti awal dahulu. Terlebih karena penambahan kasus positif yang semakin meningkat untuk menutup dan memportal desa-desa kembali.
Immawan mengakui pelaksanaan protokol kesehatan memang sudah mulai melemah. Di tingkat Kapanewonan hampir semua sudah mulai longgar terkait mentaati peraturan protokol kesehatan. Untuk Kapanewon yang masih melaksanakan peraturan dengan ketat terkait protokol kesehatan tinggal Kapanewon Wonosari sedangkan
"Jadi saya mengingatkan kembali semua Kapanewonan untuk meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatannya,"paparnya.
Bupati Gunungkidul Badingah menambahkan, pihaknya kini tengah menyiapkan Instruksi Bupati. Hanya saja untuk instruksi bupati nanti akan ditambahkan point dalam kearifan lokal masyarakat. Pihaknya akan melakukan pembatasan di hampir semua sektor baik pariwisata, restoran, hotel, mall dan beberapa titik lainnya.
"Saya meminta tempat isolasi agar mendapat perhatian lebih dalam penanganan penyembuhan kasus covid 19,"tambahnya.
Baca Juga: Golkar Minta Walkot Surabaya Patuhi PSBB 11-25 Januari: Tak Elok Menolak
Terkait dengan vaksinasi, ia meminta dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan kasus hoax tentang vaksin selama ini yang sudah banyak tersebar.
Wisatawan Luar Daerah Akan Diminta Surat Rapid Test Antigen
Pariwisata di Gunungkidul tetap akan dibuka kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan menerapkan Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) mulai 11 Januari mendatang. Hanya saja, syarat terbaru adalah, wisatawan asal luar daerah akan dimintai syarat rapid test antigen.
Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Harry Sukmono mengatakan, tidak banyak yang berubah dalam pengaturan destinasi wisata.
"Kita kan masih uji coba terbatas, di mana pengunjung dibatasi maksimal 50 persen," kata Harry di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul.
Tak hanya kunjungan tiap destinasi wisata di Gunungkidul yang dibatasi 50 persen dari kapasitas, tetapi jam operasionalnya pun turut dibatasi tidak buka selama 24 jam.
Tambahan aturan terbaru adalah adanya syarat surat keterangan hasil Rapid Antigen Test bagi pengunjung asal luar daerah. Meskipun sebelum libur Natal dan Tahun Baru kemarin aturan Rapid Test Antigen mencuat, tetapi di daerah belum ada petunjuk pelaksanaannya.
"Kemarin kan ada seperti itu, tetapi untuk objek wisata tidak dilaksanakan, wong tidak ada petunjuk tehnisnya," terang Harry.
Untuk kali ini, tambahnya, pihaknya akan melakukan pemeriksaan di pos-pos retribusi, terutama untuk kawasan wisata pantai. Pendataan pengunjung pun tetap dilakukan seperti yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya.
Kepala Dispar Gunungkidul Asti Wijayanti menyampaikan, perubahan pada uji coba kali ini adalah hari libur. Jika sebelumnya dilakukan tiap Senin, maka sekarang diubah menjadi tiap Jumat atau hari ini. Alasan digesernya libur ini lantaran di hari Jumat tingkat kunjungan cenderung lebih sepi, sehingga kontrol petugas dalam mengawasi pengunjung pun jadi lebih mudah.
"Libur atau penutupan destinasi wisata dilakukan tiap Jumat pukul 08.00-16.00 WIB kecuali bertepatan dengan libur nasional," katanya.
Sesuai prosedur, hari libur ini akan dimanfaatkan untuk sterilisasi seluruh destinasi wisata, termasuk pembersihan dan evaluasi dari operasional kunjungan yang dilakukan.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Menjelajahi Desa Wisata Nglanggeran: Desa Wisata Terbaik Dunia
-
Pasar Saham Indonesia Terjun Hebat, Lebih Parah dari IHSG Era Pandemi COVID-19?
-
Liburan ke Gunungkidul? Jangan Sampai Salah Pilih Pantai! Ini Dia Daftarnya
-
Trump Sempat Telepon Presiden China Soal Asal-Usul COVID, Ini Kata Mantan Kepala CDC!
-
Survei: Milenial Rela Rogoh Kocek Lebih Dalam untuk Rumah Modern Minimalis
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan