SuaraJogja.id - Beredar video kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah gempa, yang justru menimbulkan kerumunan. Banyak warga yang menyerbu ke arah mobil politkus PDI tersebut saat melihat kondisi wilayah terdampak.
Politikus PKS Mardani Ali Sera lalu melayangkan kritiknya atas video yang viral di media sosial tersebut. Ia meminta pemerintah untuk bisa memberikan contoh dan bukan justru menjadi penyebab kerumunan.
Sebelumnya, beredar video yang diunggah oleh akun Twitter @cybsquad. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, terlihat Presiden Jokowi tengah berada di antara kumpulan massa.
Ia tampak akan masuk ke dalam mobil yang membawanya. Sementara, masyarakat di sekitarnya saling dorong ingin menemui Jokowi.
Terdengar dari video tersebut, masyarakat berebut ingin bertemu dengan Jokowi. Mereka rela berdesak-desakan di tengah situasi pandemi, yang membatasi mobilitas, dan keadaan bencana yang menimpa.
Selain itu, terlihat juga beberapa petugas berseragam loreng yang mengamankan massa.
Menanggapi video yang beredar tersebut, Mardani menyampaikan bhawa beberapa hari yang lalu Satgas Covid-19 dan pemerintah menyatakan darurat Covid-19 serta akan dilakukannya pengetatan aktivitas masyarakat seperti PPKM atau PSBB. Keselamatan rakyat juga disebut-sebut sebagai hal yang utama.
Namun, berulang kali juga pemerintah pusat justru memberikan contoh yang buruk kepada rakyatnya. Ada pelanggaran protokol kesehatan seperti pengadaan pesta dan lain sebagainya.
Dalam cuitannya tersebut, Mardani menekankan agar pemerintah memberikan contoh yang baik dan jangan menjadi penyebab kerumunan.
Baca Juga: Jokowi Salahkan Aturan Ribet Penyebab Defisit, Said Didu Mikir Keras
"Beberapa hari lalu Satgas Covid & pemerintah daerah menyampaikan DARURAT Covid, Perketat PPKM/PSBB, Keselamatan rakyat yang utama. Tapi Pemerintah pusat berulang kali memberi contoh Melanggar Prokes, Ada pesta tanpa prokes, dll Kasih contoh pak, jangan jadi penyebab kerumunan," tulis Mardani dalam cuitannya.
Sejak diunggah pada Jumat (22/1/2021), cuitan berisi kritik dari Mardani terhadap langkah presiden dalam menghadapi pandemi dan musibah tersebut sudah disukai lebih dari 600 pengguna Twitter. Ada 200 lebih lainnya warganet yang ikut membagikan ulang, dan puluhan lainnya ikut berkomentar.
"Selain pemerintah dan pendukung setianya, yang lain gak boleh berkerumun," tulis akun @try***.
"Menunggu janji kapolri yang baru, katanya hukum tidak akan tumpul ke atas tajam ke bawah," komentar akun @fah***.
"Yang bakal dicari bukan pelanggarannya, yang dicari yang rekam sama yang nyebarin kisah klasik," tanggapan akun @Nov***.
Sementara, akun @yud*** mengatakan, "Maaf pak coba tanya aparat yang berwenang rumus menentukan kerumunan itu gimana."
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda