SuaraJogja.id - Sekitar 5 persen dari sekitar 22.180 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman yang mendapat jatah vaksin COVID-19 pertama pada pertengahan Januari 2021 lalu dinyatakan tidak lolos sebagai penerima vaksin. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka akhirnya tidak bisa divaksin.
Kebanyakan dari mereka mengalami penyakit hipertensi. Alasan lainnya, ada di antara mereka yang tengah hamil dan menyusui serta mengalami kekhawatiran untuk divaksin.
"Kebanyakan mereka yang hipertensi karena khawatir divaksin dan mengalami kelelahan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie dalam diskusi daring dengan DPRD DIY, Senin (25/1/2021).
Pembajun mengakui, para nakes mengalami kelelahan yang luar biasa selama setahun terakhir, apalagi saat ini kasus COVID-19 terus saja bertambah cukup signifikan, diiringi munculnya berbagai persoalan lain.
Baca Juga: Sistem Pendaftaran Ruwet, Hingga Hari ini Baru 1.209 Nakes yang Divaksin
Kendala munculnya penyahit hipertensi ini ternyata tidak hanya terjadi pada nakes di DIY. Dari laporan sejumlah daerah saat pertemuan virtual dengan Kemenkes pun, nakes dari provinsi lain juga mengalami kendala yang sama.
"Hampir semua daerah di indonesa, SDM [sumber daya manusia] nakes juga mengalami hipertensi karena lelah bekerja. Ini memberikan gambaran, SDM nakes memberikan pelayanan yang berharga dalam pelayanan Covid-19," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komda Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Meineni Sitaresmi mengungkapkan, vaksinasi COVID-19 sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Karenanya, vaksin ini aman diberikan pada masyarakat karena sudah melalui tiga fase penelitian.
"Vaksin itu aman dan punya efekasi yang tinggi, melebih dari yang disyaratkan WHO hingga 64 persen," jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai SOP dan pelatihan bagi vaksinator yang bersertifikat. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat termasuk nakes.
Baca Juga: Surati Kemenkes, Menhub Minta Pilot hingga Sopir Bus Segera Divaksin Covid
"Ini menadakan, pemerintah serius dalam memberikan program vaksinasi karena ada pemantauan kejadian pasca-imunisasi," ungkapnya.
Vaksin Sinovac yang diberikan, lanjutnya, merupakan vaksin inaktif. Tubuh yang mengenalnya sebagai benda asing pun merangsang membentuk zat kekebalan.
"Vaksin sebagai antigen maka tidak menyebabkan penyakitnya namun membentuk kekebalan," ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan meminta Pemda DIY lebih terbuka dalam mempublikasikan kondisi nakes-nakes yang sudah mengikuti program vaksinasi.
Hal ini penting karena masih terjadi perdebatan di masyarakat terkait vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia.
“Kalau bisa nakes yang sudah divaksin dipublikasikan, ditunjukkan seperti apa kondisinya. Kalau perdebatan di masyarakat terus ditanggapi, kita tidak produktif. Cukup di-publish bagaimana nakesnya dan diperlihatkan kondisinya. Biarkan kemudian masyarakat melihat dan menilai,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Krisis Air Bersih Duri Kosambi; Bikin Warga Hipertensi, Tapi Tetap Bayar Abonemen PAM
-
Buah Loa Ampuh Turunkan Hipertensi, Ini Hasil Penelitian Siswa
-
Cara Cegah Hipertensi Ibu Hamil, Wajib Olahraga?
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025