SuaraJogja.id - Sekitar 5 persen dari sekitar 22.180 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman yang mendapat jatah vaksin COVID-19 pertama pada pertengahan Januari 2021 lalu dinyatakan tidak lolos sebagai penerima vaksin. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka akhirnya tidak bisa divaksin.
Kebanyakan dari mereka mengalami penyakit hipertensi. Alasan lainnya, ada di antara mereka yang tengah hamil dan menyusui serta mengalami kekhawatiran untuk divaksin.
"Kebanyakan mereka yang hipertensi karena khawatir divaksin dan mengalami kelelahan," ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie dalam diskusi daring dengan DPRD DIY, Senin (25/1/2021).
Pembajun mengakui, para nakes mengalami kelelahan yang luar biasa selama setahun terakhir, apalagi saat ini kasus COVID-19 terus saja bertambah cukup signifikan, diiringi munculnya berbagai persoalan lain.
Kendala munculnya penyahit hipertensi ini ternyata tidak hanya terjadi pada nakes di DIY. Dari laporan sejumlah daerah saat pertemuan virtual dengan Kemenkes pun, nakes dari provinsi lain juga mengalami kendala yang sama.
"Hampir semua daerah di indonesa, SDM [sumber daya manusia] nakes juga mengalami hipertensi karena lelah bekerja. Ini memberikan gambaran, SDM nakes memberikan pelayanan yang berharga dalam pelayanan Covid-19," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komda Pengkajian Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Meineni Sitaresmi mengungkapkan, vaksinasi COVID-19 sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Karenanya, vaksin ini aman diberikan pada masyarakat karena sudah melalui tiga fase penelitian.
"Vaksin itu aman dan punya efekasi yang tinggi, melebih dari yang disyaratkan WHO hingga 64 persen," jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai SOP dan pelatihan bagi vaksinator yang bersertifikat. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat termasuk nakes.
Baca Juga: Sistem Pendaftaran Ruwet, Hingga Hari ini Baru 1.209 Nakes yang Divaksin
"Ini menadakan, pemerintah serius dalam memberikan program vaksinasi karena ada pemantauan kejadian pasca-imunisasi," ungkapnya.
Vaksin Sinovac yang diberikan, lanjutnya, merupakan vaksin inaktif. Tubuh yang mengenalnya sebagai benda asing pun merangsang membentuk zat kekebalan.
"Vaksin sebagai antigen maka tidak menyebabkan penyakitnya namun membentuk kekebalan," ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan meminta Pemda DIY lebih terbuka dalam mempublikasikan kondisi nakes-nakes yang sudah mengikuti program vaksinasi.
Hal ini penting karena masih terjadi perdebatan di masyarakat terkait vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia.
“Kalau bisa nakes yang sudah divaksin dipublikasikan, ditunjukkan seperti apa kondisinya. Kalau perdebatan di masyarakat terus ditanggapi, kita tidak produktif. Cukup di-publish bagaimana nakesnya dan diperlihatkan kondisinya. Biarkan kemudian masyarakat melihat dan menilai,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Sistem Pendaftaran Ruwet, Hingga Hari ini Baru 1.209 Nakes yang Divaksin
-
Surati Kemenkes, Menhub Minta Pilot hingga Sopir Bus Segera Divaksin Covid
-
Divaksin Perdana, Bupati Cantik Sri Mulyani: Rasanya Seperti Dicubit Pacar
-
Menko Airlangga ke Pengusaha: Tak Ada Komersialisasi, Semua Vaksin Gratis!
-
3.395 Tenaga Kesehatan di Boyolali Akhirnya Divaksin Covid-19
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Sidang Hibah Pariwisata: Peran Harda Kiswaya saat Menjabat Sekda Jadi Sorotan
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai