Pemerintah Desa Diminta Maksimalkan Dana Desa Guna Tangani Covid-19

Saat ini diharapakan kesadaran di desa untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam penanganan kasus Covid-19 yang sudah masuk. Sehingga kemudian mata rantai penyebaran Covid-19 di desa itu bisa diputus.

"Memang perlu kerja keras sehingga kemudian bisa diputus. Dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 itu hanya bisa dilakukan dengan mencegah kontak erat kepada pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19," terangnya.

Disinggung terkait dengan evaluasi Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) tahap pertama, Biwara mengklaim sudah berjalan cukup efektif. Disebutkan bahwa terjadi penuruan kasus sekitar 5 persen semenjak kebijakan PTKM itu dilaksanakan.

"Kalau berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan dampaknya terhadap kasus Covid-19 memang ada penurunan sekitar 5 persen dalam penerapan PTKM tahap pertama. Cuma memang sebenarnya, tujuan besarnya penerapan itu kan untuk mengurangi potensi penyebaran di semua lapisan masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Ikuti Pusat, Pemda DIY Bakal Perpanjang PTKM

Menurutnya perpanjangan masa PTKM ini sebagai langkah untuk lebih memaksimalkan lagi capaian positif yang sudah terjadi di tahap pertama. Sehingga nantinya diharapkan saat akhir masa PTKM tahap kedua ini atau tepatnya pada tanggal 8 Februari mendatang tidak perlu perpanjangan lagi.

Perlu diketahui bahwa peraturan terkait dengan penggunaan dana desa itu tercatat dalam salah satu poin di Instruksi Gubernur DIY nomor 2/INSTR/2021 tentang Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) dalam pengendalian penyebaran covid-19 yang diperpanjang hingga 8 Februari.

Di sana tertulis bahwa guna mengoptimalkan posko Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kemantren Kapanewon, Kelurahan/Kalurahan/Desa sampai dengan Dukuh/RW/RT, khusus untuk wilayah kalurahan/desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel transparan dan bertanggung jawab.