Anggota DPR Sebut NTT Tak Ada Istimewanya, Netizen: Mainmu Kurang Jauh Bos

SuaraJogja.id - Sebuah potongan video saat salah seorang anggota Komisi V DPR RI menyebut Nusa Tenggara Timur atau NTT tak ada istimewanya selain komodo viral di media sosial.

Sepekan lalu Komisi V DPR RI baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Cipta Karya dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Usai mendengar pemaparan dari BPIW dan KemenPUPR salah seorang anggota Komisi V DPR yakni A Bakri HM menyoroti soal rencana anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dianggap terlampau besar. Anggota dari fraksi PAN Jambi tersebut lantas menyebut bahwa NTT tidak ada yang istimewa selain komodonya.

"Ini soal rasa keadilan. Saya kemarin diajak teman-teman komisi V kunjungan ke NTT, tidak ada yang istimewa bu di sana, paling istimewanya komodo saja," katanya seperti dikutip dari channel YouTube DPR RI.

Baca Juga: Kominfo Teken Kontrak BTS 4G di Sumatera, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi

Ia kemudian membandingkan dengan destinasi wisata di Jambi yang disebutnya lebih banyak dengan menyebut sejumlah wisata andalan mulai dari Candi Muaro Jambi hingga Gunung Kerinci.

"Lihat pantai, di tempat saya banyak. Tapi anggarannya (NTT) bukan main besar sekali, kan saya tidak tahu. Untuk rasa keadilan alangkah bagusnya setiap anggota dikasih, sebagai contoh umpamanya berbicara kunjugan wisata di Jambi tidak kalah. Jadi kalau ini tidak dibagi porsinya, kita akan merasa ramai terus. Ujung-ujungnya kan pengin keadilan," kata Bakri.

Lebih jauh, pernyataan Bakri yang menyebut NTT yang istimewa cuma komodonya saja mendapat bantahan dari akun Tiktok Bryant****.

Lewat slide foto yang diunggah, ia menampilkan sederet destinasi wisata eksotis yang ada di kawasan NTT.

"NTT luas kali Paak. bukan cuma komodo doang, bapak mainnya kurang jauh sih, hehehehe canda jauh," katanya.

Baca Juga: Disuntik Vaksin Covid-19, Kajati NTT: Badan Terasa Lebih Nyaman

Senada, sejumlah netizen juga menyanggah pendapat anggota komisi V tersebut.