- Pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 menegaskan kepala daerah harus kreatif menangani tantangan wilayah secara mandiri.
- Pemerintah daerah diminta mengatasi krisis hunian layak, memperbaiki akurasi data kemiskinan, serta menangani polarisasi informasi di ruang publik.
- Sri Sultan HB X menekankan Forkopimda harus berfungsi sebagai tim taktis guna mencegah potensi konflik dan kegagalan pembangunan daerah.
SuaraJogja.id - Pertemuan akbar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), menjadi ajang penegasan bagi para kepala daerah untuk berhenti bersikap manja.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa arahan dari sejumlah menteri pusat dalam forum tersebut hanyalah bersifat makro dan teoritis karena keterbatasan waktu.
Kunci utama keselamatan dan keberlanjutan daerah kini berada di tangan kreativitas masing-masing Forkopimda untuk mengidentifikasi dan menjinakkan bom waktu tantangan di wilayahnya sendiri.
"Sekarang bagaimana daerah itu bisa mengonsolidasikan diri sesuai tantangan zamannya sendiri. Tapi bagaimana Forkopimda bisa menanganinya," sentil Sri Sultan usai pertemuan yang dihadiri Menko Polkam, Mendagri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Pemetaan Krisis: 3 Tantangan Krusial yang Mengadang Daerah
Sultan menggarisbawahi bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dinamis dan berpotensi menjadi pemantik konflik jika tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi forum, berikut adalah peta tantangan spesifik yang harus dijawab oleh masing-masing kepala daerah di Jawa dan Bali:
Menolak Terjebak Teori, Daerah Dipaksa Konsolidasi
Meskipun forum ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan tertinggi dari Jakarta, Sultan mengingatkan bahwa pusat tidak akan memberikan obat generik yang bisa menyembuhkan semua masalah daerah. Setiap wilayah di Jawa dan Bali memiliki karakteristik dan "penyakit" dalam yang berbeda.
Oleh karena itu, peran Forkopimda (Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, hingga Kejati/Kejari) di tiap daerah harus diaktifkan sebagai tim taktis, bukan sekadar pelengkap administrasi negara.
Baca Juga: Sri Sultan HB X Ungkap Strategi Jitu Atasi Pengurangan Dana Pusat: Daerah Lain Wajib Tahu
Pertemuan Jawa-Bali ini pada akhirnya menjadi alarm keras: daerah yang gagal mengonsolidasikan kekuatannya dan gagap membaca tantangan zamannya sendiri, dipastikan akan tertinggal dalam arus pembangunan makro yang dicanangkan pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais