- Pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 menegaskan kepala daerah harus kreatif menangani tantangan wilayah secara mandiri.
- Pemerintah daerah diminta mengatasi krisis hunian layak, memperbaiki akurasi data kemiskinan, serta menangani polarisasi informasi di ruang publik.
- Sri Sultan HB X menekankan Forkopimda harus berfungsi sebagai tim taktis guna mencegah potensi konflik dan kegagalan pembangunan daerah.
SuaraJogja.id - Pertemuan akbar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), menjadi ajang penegasan bagi para kepala daerah untuk berhenti bersikap manja.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa arahan dari sejumlah menteri pusat dalam forum tersebut hanyalah bersifat makro dan teoritis karena keterbatasan waktu.
Kunci utama keselamatan dan keberlanjutan daerah kini berada di tangan kreativitas masing-masing Forkopimda untuk mengidentifikasi dan menjinakkan bom waktu tantangan di wilayahnya sendiri.
"Sekarang bagaimana daerah itu bisa mengonsolidasikan diri sesuai tantangan zamannya sendiri. Tapi bagaimana Forkopimda bisa menanganinya," sentil Sri Sultan usai pertemuan yang dihadiri Menko Polkam, Mendagri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Pemetaan Krisis: 3 Tantangan Krusial yang Mengadang Daerah
Sultan menggarisbawahi bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dinamis dan berpotensi menjadi pemantik konflik jika tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi forum, berikut adalah peta tantangan spesifik yang harus dijawab oleh masing-masing kepala daerah di Jawa dan Bali:
Menolak Terjebak Teori, Daerah Dipaksa Konsolidasi
Meskipun forum ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan tertinggi dari Jakarta, Sultan mengingatkan bahwa pusat tidak akan memberikan obat generik yang bisa menyembuhkan semua masalah daerah. Setiap wilayah di Jawa dan Bali memiliki karakteristik dan "penyakit" dalam yang berbeda.
Oleh karena itu, peran Forkopimda (Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, hingga Kejati/Kejari) di tiap daerah harus diaktifkan sebagai tim taktis, bukan sekadar pelengkap administrasi negara.
Baca Juga: Sri Sultan HB X Ungkap Strategi Jitu Atasi Pengurangan Dana Pusat: Daerah Lain Wajib Tahu
Pertemuan Jawa-Bali ini pada akhirnya menjadi alarm keras: daerah yang gagal mengonsolidasikan kekuatannya dan gagap membaca tantangan zamannya sendiri, dipastikan akan tertinggal dalam arus pembangunan makro yang dicanangkan pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Optimistis terhadap BBRI, JPMorgan Tingkatkan Rekomendasi Saham Jadi Overweight
-
Bayar Rp100 Ribu, Ratusan Siswa di Jogja jadi Korban Tes TOEFL, Dana Bakal Dikembalikan
-
Perangi Scam dan Judi Online, BRI Dukung Penguatan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman
-
Lindungi Siswa dari Intimidasi, Disdikpora DIY Perketat Akses Pihak Ketiga ke Sekolah
-
Masih Ada Praktik Jual Seragam, Disdikpora DIY Tegaskan Sekolah Negeri Tak Boleh Berbisnis