- Pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 menegaskan kepala daerah harus kreatif menangani tantangan wilayah secara mandiri.
- Pemerintah daerah diminta mengatasi krisis hunian layak, memperbaiki akurasi data kemiskinan, serta menangani polarisasi informasi di ruang publik.
- Sri Sultan HB X menekankan Forkopimda harus berfungsi sebagai tim taktis guna mencegah potensi konflik dan kegagalan pembangunan daerah.
SuaraJogja.id - Pertemuan akbar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), menjadi ajang penegasan bagi para kepala daerah untuk berhenti bersikap manja.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa arahan dari sejumlah menteri pusat dalam forum tersebut hanyalah bersifat makro dan teoritis karena keterbatasan waktu.
Kunci utama keselamatan dan keberlanjutan daerah kini berada di tangan kreativitas masing-masing Forkopimda untuk mengidentifikasi dan menjinakkan bom waktu tantangan di wilayahnya sendiri.
"Sekarang bagaimana daerah itu bisa mengonsolidasikan diri sesuai tantangan zamannya sendiri. Tapi bagaimana Forkopimda bisa menanganinya," sentil Sri Sultan usai pertemuan yang dihadiri Menko Polkam, Mendagri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Pemetaan Krisis: 3 Tantangan Krusial yang Mengadang Daerah
Sultan menggarisbawahi bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dinamis dan berpotensi menjadi pemantik konflik jika tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi forum, berikut adalah peta tantangan spesifik yang harus dijawab oleh masing-masing kepala daerah di Jawa dan Bali:
Menolak Terjebak Teori, Daerah Dipaksa Konsolidasi
Meskipun forum ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan tertinggi dari Jakarta, Sultan mengingatkan bahwa pusat tidak akan memberikan obat generik yang bisa menyembuhkan semua masalah daerah. Setiap wilayah di Jawa dan Bali memiliki karakteristik dan "penyakit" dalam yang berbeda.
Oleh karena itu, peran Forkopimda (Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, hingga Kejati/Kejari) di tiap daerah harus diaktifkan sebagai tim taktis, bukan sekadar pelengkap administrasi negara.
Baca Juga: Sri Sultan HB X Ungkap Strategi Jitu Atasi Pengurangan Dana Pusat: Daerah Lain Wajib Tahu
Pertemuan Jawa-Bali ini pada akhirnya menjadi alarm keras: daerah yang gagal mengonsolidasikan kekuatannya dan gagap membaca tantangan zamannya sendiri, dipastikan akan tertinggal dalam arus pembangunan makro yang dicanangkan pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Peringatan Dini Cuaca DIY: Kota Jogja hingga Sleman Berpotensi Hujan Petir
-
11 Pengasuh Day Care Little Aresha Divonis Maksimal 3 Tahun, Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa
-
Kronologi Kericuhan Malioboro Usai Demo Sumpah Pemuda, Massa Tak Dikenal Serang Gedung DPRD DIY
-
Polda DIY Pastikan Malioboro Dalam Kendali Penuh Usai Kerahkan Water Cannon dan Gas Air Mata
-
Niat Liburan Berubah Mencekam: Cerita Keluarga Terjebak Demo Rusuh Malioboro hingga Dievakuasi