- Pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 menegaskan kepala daerah harus kreatif menangani tantangan wilayah secara mandiri.
- Pemerintah daerah diminta mengatasi krisis hunian layak, memperbaiki akurasi data kemiskinan, serta menangani polarisasi informasi di ruang publik.
- Sri Sultan HB X menekankan Forkopimda harus berfungsi sebagai tim taktis guna mencegah potensi konflik dan kegagalan pembangunan daerah.
SuaraJogja.id - Pertemuan akbar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), menjadi ajang penegasan bagi para kepala daerah untuk berhenti bersikap manja.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa arahan dari sejumlah menteri pusat dalam forum tersebut hanyalah bersifat makro dan teoritis karena keterbatasan waktu.
Kunci utama keselamatan dan keberlanjutan daerah kini berada di tangan kreativitas masing-masing Forkopimda untuk mengidentifikasi dan menjinakkan bom waktu tantangan di wilayahnya sendiri.
"Sekarang bagaimana daerah itu bisa mengonsolidasikan diri sesuai tantangan zamannya sendiri. Tapi bagaimana Forkopimda bisa menanganinya," sentil Sri Sultan usai pertemuan yang dihadiri Menko Polkam, Mendagri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Pemetaan Krisis: 3 Tantangan Krusial yang Mengadang Daerah
Sultan menggarisbawahi bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dinamis dan berpotensi menjadi pemantik konflik jika tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi forum, berikut adalah peta tantangan spesifik yang harus dijawab oleh masing-masing kepala daerah di Jawa dan Bali:
Menolak Terjebak Teori, Daerah Dipaksa Konsolidasi
Meskipun forum ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan tertinggi dari Jakarta, Sultan mengingatkan bahwa pusat tidak akan memberikan obat generik yang bisa menyembuhkan semua masalah daerah. Setiap wilayah di Jawa dan Bali memiliki karakteristik dan "penyakit" dalam yang berbeda.
Oleh karena itu, peran Forkopimda (Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, hingga Kejati/Kejari) di tiap daerah harus diaktifkan sebagai tim taktis, bukan sekadar pelengkap administrasi negara.
Baca Juga: Sri Sultan HB X Ungkap Strategi Jitu Atasi Pengurangan Dana Pusat: Daerah Lain Wajib Tahu
Pertemuan Jawa-Bali ini pada akhirnya menjadi alarm keras: daerah yang gagal mengonsolidasikan kekuatannya dan gagap membaca tantangan zamannya sendiri, dipastikan akan tertinggal dalam arus pembangunan makro yang dicanangkan pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Sentilan Sri Sultan HB X di Forum Jawa-Bali: Pusat Hanya Beri Teori Makro, Daerah Harus Mandiri
-
Balita 3 Tahun Tewas Diduga Korban Malapraktik RSUD Prambanan, Proses Hukum Seret Nama Direktur
-
Tangisan Haru Pengemudi! Bentor di Jogja Dimusnahkan dan Diganti Becak Listrik
-
Sultan HB X Buka Suara Kasus Korupsi Lurah Condongcatur, Jika Dibiarkan, Tanah Kas Desa Bisa Habis
-
Dugaan Praktik Penahanan Ijazah Siswa Kembali Muncul, SMAN 2 Jogja Bantah, Inspektorat Investigasi