SuaraJogja.id - Masyarakat Indonesia selama beberapa waktu belakangan ini dibuat heboh dengan perpres investasi miras. Kebijakan tersebut mendapatkan kritik keras dari berbagai golongan masyarakat. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut kembali perpres tersebut.
Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, pencabutan perpres tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik dan saran. Selama masukan yang diberikan rasional, kata Mahfud MD, pemerintah juga akan secara akomodatif menanggapinya.
Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, sarjana Fakultas Hukum UGM tersebut mengatakan, awalnya vaksin akan diberi gratis untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas atas. Akibat adanya kritik, akhirnya vaksin diberikan secara gratis kepada semuanya.
Pemerintah menerima kritik mengenai vaksin tersebut dan akhirnya memutuskan vaksin diberikan gratis untuk seluruh masyarakat. Muncul kritik lagi agar perusahaan bisa melakukan vaksin secara mandiri. Pemerintah lantas memberikan izin untuk kritik tersebut.
"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harus-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harus-nya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," tulis Mahfud MD dalam cuitannya.
Bukan hanya itu saja, ketika ada kritik mengenai izin investasi minuman keras untuk daerah-daerah tertentu, lanjut Mahfud MD, maka pemerintah lantas mencabutnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sebenarnya pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang diberikan masyarakat.
Selama kritik yang disampaikan rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah juga akan akomodatif terhadap hal tersebut. Menurut Mahfud MD, kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintah. Belum lama ini Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik.
"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," imbuh Mahfud MD.
Sejak diunggah pada Rabu (3/3/2021), cuitan Mahfud MD mengenai berbagai kritik yang diberikan tanggapan oleh pemerintah tersebut sudah disukai lebih dari 2.000 pengguna Twitter. Ada 400 lebih warganet yang membagikan ulang, tidak sedikit juga yang lantas ikut membagikan komentar.
Baca Juga: Sudah Dibatalkan Jokowi, BKPM Pastikan Tutup Sistem Investasi Miras
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Tambah Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Indeks Saham Berbasis ESG
-
BRI Berikan Privilege Nonton Eksklusif Buy 1 Get 2 Ticket di The Premiere Cinema XXI
-
BRI x Prodia: Pilihan Layanan Kesehatan Eksklusif untuk Nasabah BRI Prioritas serta BRI Private
-
161 Bank di Indonesia Bertumbangan, 3 di Antaranya dari Jogja! Cek Masalahnya
-
Miris 117 Kampus Muhammadiyah Tanpa Profesor, Forum PTMA Siapkan Penataan Besar