SuaraJogja.id - Masyarakat Indonesia selama beberapa waktu belakangan ini dibuat heboh dengan perpres investasi miras. Kebijakan tersebut mendapatkan kritik keras dari berbagai golongan masyarakat. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut kembali perpres tersebut.
Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, pencabutan perpres tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik dan saran. Selama masukan yang diberikan rasional, kata Mahfud MD, pemerintah juga akan secara akomodatif menanggapinya.
Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, sarjana Fakultas Hukum UGM tersebut mengatakan, awalnya vaksin akan diberi gratis untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas atas. Akibat adanya kritik, akhirnya vaksin diberikan secara gratis kepada semuanya.
Pemerintah menerima kritik mengenai vaksin tersebut dan akhirnya memutuskan vaksin diberikan gratis untuk seluruh masyarakat. Muncul kritik lagi agar perusahaan bisa melakukan vaksin secara mandiri. Pemerintah lantas memberikan izin untuk kritik tersebut.
"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harus-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harus-nya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," tulis Mahfud MD dalam cuitannya.
Bukan hanya itu saja, ketika ada kritik mengenai izin investasi minuman keras untuk daerah-daerah tertentu, lanjut Mahfud MD, maka pemerintah lantas mencabutnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sebenarnya pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang diberikan masyarakat.
Selama kritik yang disampaikan rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah juga akan akomodatif terhadap hal tersebut. Menurut Mahfud MD, kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintah. Belum lama ini Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik.
"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," imbuh Mahfud MD.
Sejak diunggah pada Rabu (3/3/2021), cuitan Mahfud MD mengenai berbagai kritik yang diberikan tanggapan oleh pemerintah tersebut sudah disukai lebih dari 2.000 pengguna Twitter. Ada 400 lebih warganet yang membagikan ulang, tidak sedikit juga yang lantas ikut membagikan komentar.
Baca Juga: Sudah Dibatalkan Jokowi, BKPM Pastikan Tutup Sistem Investasi Miras
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
GEMPAR Dorong Pedagang Pasar Ngino Melek Digital Hingga Buka Wacana Pasar Sore
-
Festival Udin 2026, Merawat Ingatan 30 Tahun Kasus Udin
-
Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Screening 'Harusnya Horror' di Jogja Jelang Penayangan: Reza Arap dan AAAClan Disambut Meriah