Kepala Daerah Nurdin Abdullah Korupsi, Pukat UGM Soroti Biaya Politik Mahal

SuaraJogja.id - Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah belum lama ini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Makin banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi pun mendorong Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) untuk menggelar Diskusi Seputar Korupsi (Diksi) #9 bertema "Kepala Daerah dalam Lingkaran Korupsi", Jumat (5/3/2021).

Dalam diskusi tersebut, salah satu yang disoroti Peneliti Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar adalah biaya politik mahal, yang membuat para kandidat di pilkada memutar otak untuk balik modal.

Zainal pun membeberkan "kecerdasan" seorang kepala daerah berlatar belakang pengusaha yang tak ia sebutkan identitasnya.

"Dia sudah menang dalam pilkada, tinggal menunggu dilantik, jadi dia belum sebagai kepala daerah, pejabat negara, tapi yang dia lakukan adalah, dia kumpulkan semua rekanan, pengusaha-pengusaha, lalu dia suruh kumpul uangnya. Dia bilang, "Kumpul sekarang juga, kalau Anda tidak bayar, saya jaminkan untuk lima tahun mendatang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari proyek-proyek di daerah,"" jelas Zainal.

Kasus ini dinilainya menarik karena bisa membingungkan KPK, mengingat pengusaha tersebut belum menjabat kepala daerah atau penyelenggara negara, sehingga unsur pasal-pasal yang berlaku dalam hukum di Indonesia tak bisa disangkakan padanya.

"Itu saking cerdasnya untuk korup, dia bisa mengkreasikan dengan sedemikian rupa, dan seingat saya, KPK cukup kebingungan ketika mau menyusun delik yang akan dikenakan pada orang itu," tutur dia.

"Kepala daerah itu canggih-canggih, banyak yang bermenteal, berotak sudah mencari uang secara sangat luar biasa," tambahnya.

Dalam contoh kasus Nurdin Abdullah sendiri, Zainal menyebutkan, memang Nurdin Abdullah adalah tokoh elite di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, yang ia pimpin selama 10 tahun sejak 2008 sebelum menjadi gubernur Sulsel. Bahkan, keluarga elite di Bantaeng tunduk padanya.

Baca Juga: KPK Sita Uang Rp 1,4 Miliar, Nurdin Abdullah : Itu Bantuan Untuk Masjid

"Tapi begitu dia pindah ke Sulawesi Selatan, dia menghadapi di mana dia hanya kelas satu di antara sekian banyak elite, dan itu membuat dia harus berakomodasi. Dia harus mengakomodir kepentingan-kepentingan itu," kata dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (HTN FH) UGM itu.

Zainal melanjutkan, sempat ada upaya pemakzulan Nurdin Abdullah dari DPRD Sulsel sekitar delapan bulan setelah ia dilantik sebagai gubernur.

"Akhirnya dia lepas dari itu setelah melakukan upaya-upaya politik," terang Zainal.

Dirinya menilai, ada faktor umum dan faktor khusus di balik praktik korupsi di daerah. Faktor umum, kata dia, antara lain pemilu berbiaya mahal, kualitas individu, hingga ketidakmampuan membangun pengawasan.

Sementara itu, faktor khusus dalam kasus Nurdin Abdullah berasal dari sang koruptor sendiri, yang berkaitan dengan akomodasi politik.

"Dia harus mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai klan dan kekuatan-kekuatan besar di Sulawesi Selatan," jelas Zainal.