Dinpar Ajukan 280 Pelaku Wisata di Bantul untuk Vaksinasi Tahap Kedua

SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah mulai melakukan vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik. Selain guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku wisata juga menjadi salah satu elemen yang menjadi sasarannya. 

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan setidaknya ada 280 masyarakat dari elemen wisata yang diajukan menerima vaksin tahap kedua. 

"Kita kemarin memang sesuai dengan arahan untuk dari Bantul untuk pelaku-pelaku usaha mohon diusulkan, meskipun jumlahnya terbatas," ujar Kwintarto. 

Namun, dari 280 data yang sudah diusulkan ada banyak yang belum hadir untuk menerima vaksin. Sisa orang yang belum hadir pada pemberian vaksin tahap pertama akan dipanggil kembali Jumat (12/3/2021). 

Baca Juga: Jokowi Disambut Petruk di Bantul, Butet Jawab Komentar Soal Hidung Panjang

Kwintarto mengatakan pihaknya tetap mengusulkan agar nama-nama tersebut didaftarkan kembali. Mulai dari pelaksana lapangan, anggota PHRI Bantul dan para pelaku usaha lainnya secara bertahap akan diusulkan sesuai jumlah yang ditentukan. 

Ia menyebut ada sekitar 10 persen dari data yang diajukan tidak hadir dalam pemberian vaksin tahap pertama. Untuk itu, Kwintarto sudah meminta jajarannya melakukan pelacakan. Apakah nama yang terdaftar sudah menerima di program lain atau karena belum berani melakukan vaksin akibat beberapa faktor. 

Beberapa anggota PHRI di Bantul juga sudah ada yang terdaftar di wilayah provinsi. Sehingga kedepannya sisa anggota yang ada akan menerima vaksin melalui pemda Kabupaten Bantul. 

"Sesuai arahan dari pemda untuk instansi pelayanan ini semua divaksin lalu untuk beberapa pelaku usaha diusulkan dari rekan-rekan di lapangan." ujar Kwintarto. 

Karena jumlah yang cukup banyak, pemberian vaksin kepada pelaku wisata akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama kemarin, Kwintarto menjelaskan paling banyak berasal dari desa wisata. 

Baca Juga: Pantau Vaksinasi Seniman di Bantul, Ini Harapan Jokowi

Sebab, rekan-rekan di desa wisata melakukan interaksi langsung dengan pengunjung. Upaya pendataan dilakukan oleh pihak sekretariat. Terintegrasi langsung dengan NIK maka Kwintarto yakin tidak akan ada pendataan ganda. 

Tidak diketahui pasti kapan vaksinasi untuk pelaku wisata di Kabupaten Bantul akan selesai dilaksanakan dan berapa banyak jumlah yang disediakan. Namun, program vaksinasi sendiri juga terbagi dalam beberapa segmentasi. Seperti dari program nasional maupun instansi lainnya. 

"Kita nanti akan masih melihat perkembangan positif  ke depan terkait dengan vaksinasi ini," imbuhnya. 

Kedepannya, Kwintarto akan melihat kepada efektivitas dan dampak positif dari vaksinasi ini. Jika terbukti memberikan dampak yang baik untuk industri wisata maka secepatnya secara berangsur-angsur pariwisata dapat diperluas. 

Sementara saat ini, sektor pariwisata sendiri masih terbatas dengan kebijakan PPKM. Meski demikian, Kwintarto mengakui jika selama dua minggu terakhir terjadi lonjakan pengunjung di destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Terutama di Pantai Parangtritis. 

Jika biasanya di hari Senin sampai Jumat terkadang mencapai 1.000 atau kurang, selama dua minggu sebelumnya bisa mencapai angka 1.400 hingga 1.800. Dimana pada masa sebelum pandemi mencapai angka 3.000 hingga 4.000. 

"Kalau dari angka di dua minggu terakhir ada tambahan di obyek yang dikelola pemerintah. Terutama di Parangtritis ada lonjakan pengunjung," ujar Kwintarto saat dihubungi wartawan Kamis (11/3/2021). 

Program vaksinasi secara nasional diharapkan akan mencapai seluruh masyarakat nasional. Sehingga harapannya jika ada pelaku wisata yang tidak menerima vaksin dari program dinas pariwisata bisa menerima vaksin dari program lainnya. 

Secara prinsip pihaknya akan terus melakukan pengusulan dan melakukan pendataan kepada pelaku usaha terkait penerimaan vaksin. Harapannya semua yang melakukan pelayanan dapat menerima vaksin terlebih dahulu. 

"Mudah-mudahan vaksin ini efektif untuk menangkal corona. Yang kedua lalu tumbuh kepercayaan dari semua sektor tidak hanya personal tapi juga pemangku kebijakan," tukasnya.