SuaraJogja.id - Sebanyak 400 titik jalan yang ada di Bantul terancam akan semakin gelap menyusul rencana penghentian program pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul.
Rencana penghentian tersebut, menyusul adanya recofusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Kepala Dishub Bantul Aris Suharyanta berharap, Bupati kembali mempertimbangkan jika benar akan mengurangi atau bahkan menghilangkan anggaran pada OPD tersebut pada alokasi pengadaan JPU.
"Harapannya jika bisa jangan dihilangkan. Memang tahun ini kami rencanakan akan dipasang. Namun, karena ada surat dari Sekda Bantul untuk menghentikan sementara, kami tentu mengikuti arahan itu," jelas Aris, dihubungi wartawan, Selasa (16/3/2021).
Bukan tanpa alasan pihaknya meminta agar program itu terus dilanjutkan.
Sudah ada titik-titik yang ditandai Dishub untuk dipasangi lampu, terutama di lokasi yang gelap.
"Kami sudah menerima keluhan dari warga lokasi atau jalan yang gelap ketika menjelang malam. Nah titik itu sudah kami tandai dan tahun ini memang direncanakan segera dipasang," jelas Aris.
Sebanyak 400 titik tersebut terletak di jalan-jalan menuju objek wisata kawasan Bantul.
Selain itu, jalan kabupaten yang masih dirasa gelap juga akan ditambahkan PJU.
Baca Juga: Terancam Kena Refocusing Anggaran, Dishub Bantul Hentikan 3 Program Ini
Aris menjelaskan, anggaran untuk program PJU sendiri senilai Rp13 miliar.
Jumlah tersebut merupakan nilai yang paling besar dibanding dua program pengadaan yang telah direncanakan Dishub Bantul.
"Saat ini masih kami tunggu kepastiannya, apakah akan ditunda atau dihentikan. Namun kami berharap ini menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan," jelas Aris.
Aris tak menampik jika tahun 2020 sebelumnya Dishub Bantul harus menunda program pengadaan dari APBD lantaran refocusing anggaran untuk Covid-19.
Ia menyatakan dari total APBD sebesar Rp28 miliar, sebesar Rp20 miliar terkena refocusing dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Otomatis kami tidak bisa banyak melakukan pengadaan. Kami hanya bisa melakukan kegiatan rutin karena keterbatasan anggaran," ucap Aris.
Berita Terkait
-
Terancam Kena Refocusing Anggaran, Dishub Bantul Hentikan 3 Program Ini
-
Suap Bansos Corona, JPU KPK Bawa Staf Ahli hingga Ajudan Juliari ke Sidang
-
Sidang Jumhur Kembali Bergulir, Hari Ini Jaksa Boyong Saksi ke PN Jaksel
-
Jaksa Jelaskan Trik Korupsi Mantan Sekretaris MA Nurhadi
-
Driver Ojol Dapat Vaksin, Dishub Bantul Bakal Buat Edaran Pendaftaran
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya