SuaraJogja.id - Pemerintah pusat kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di berbagai provinsi mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang. Perguruan tinggi (PT) pun mulai diperbolehkan membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) luring atau tatap muka secara terbatas.
Namun, kebijakan tersebut tampaknya tidak serta-merta akan dilaksanakan Pemda DIY. Alih-alih kampus, Pemda berencana akan membuka KBM luring terbatas di tingkat pendidikan atas seperti SMA/SMK.
Kebijakan ini dipilih karena banyak mahasiswa berasal dari luar daerah, sedangkan siswa SMA/SMK paling banyak berasal dari wilayah DIY dan sekitarnya.
"Mahasiswa belum memungkinkan [KBM tatap muka], karena dari luar daerah. Apalagi sekarang [kasus Covid-19] luar daerah kan juga baru naik, jadi belum tentu, mungkin malah SMA lebih dulu karena jelas orang lokal," ungkap Gubernur DIY Sri Sulan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (19/3/2021).
Menurut Sultan, Pemda tidak mau mengambil risiko mendatangkan mahasiswa luar daerah untuk KBM luring meski masih terbatas.
Sebab, kasus Covid-19 di DIY masih saja fluktuatif meski kebijakan Pembatasan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro terus diperpanjang.
Namun sebelum dilaksanakan, lanjut Sultan, Pemda tetap akan membahas aturan KBM luring terbatas tersebut, termasuk sekolah-sekolah yang terpilih menjadi percontohan KBM luring terbatas.
Karenanya, Pemda memilih mempertimbangkan masak-masak kebijakan KBM luring supaya tidak menjadi bumerang bagi DIY dengan melonjaknya kasus baru Covid-19.
"Kita pertimbangkan betul, jangan malah nanti asal kita terus naik [kasus baru Covid-19] jadi masalah baru," tandasnya.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Kuliah Tatap Muka Diperbolehkan
Terkait izin pentas seni dan budaya, Sultan juga melakukan pembahasan terkait rencana kebijakan tersebut.
Hal ini penting karena perizinan memerlukan kontrol yang ketat dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19.
"Ya nanti secara bertahap itu [kbm dan pertunjukan seni) bisa kita atur. Lebih baik tetap bagian dari PPKM tapi mungkin untuk kebebasan mungkin bisa kita atur sesuai dengan penurunan [kasus] yang ada," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY Didik Wardaya mengungkapkan, pihaknya menyiapkan 10 sekolah yang akan menjadi percontohan KBM luring terbatas.
Sepuluh sekolah itu yakni SMA N 1 Pajangan Bantul, SMA N 1Gamping Sleman, SMK N 1 Wonosari Gunungkidul, SMK N 1 Yogyakarta, SMA N 1 Sentolo Kulon Progo, SMA N 9 Yogyakarta, SMA N 2 Playen Gunungkidul, SMKN 1 Pengasih Kulon Progo, SMKN 1 Bantul, dan SMKN 1 Depok Sleman.
"Kami juga menyiapkan vaksinasi bagi seluruh guru di sekolah percontohan itu," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Airlangga Hartarto: Kuliah Tatap Muka Diperbolehkan
-
Satgas COVID-19 Cianjur Pertimbangkan Belajar Tatap Muka Mulai Juli
-
Dukung UMKM Lewat SiBakul, Gojek Kerja Sama dengan DIY Beri Gratis Ongkir
-
DIY Perpanjang PTKM Mikro, Mahasiswa Diperbolehkan Kuliah Luring
-
Jokowi: Vaksinasi Guru Rampung, Lanjut Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 6 GB Terbaru Agustus 2025
-
Harga Emas Antam Tak Bergerak, Hari Ini Dibanderol Rp 1.946.000 per Gram
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terupdate Agustus 2025
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
Terkini
-
Borobudur Dipakai Promosi Jogja? Blunder Dinas Pariwisata Bikin Geleng-Geleng Kepala
-
Mulai Agustus 2025: Pelajar Gunungkidul Bisa Cek Kesehatan Gratis! Ini Targetnya
-
APBD Siap Mengalir: Sekolah Rakyat Sleman Gunakan Tanah Kas Desa, Ini Detailnya
-
Bupati Utamakan Kesehatan Warga, Sebagian APBD Perubahan Bantul Dialokasikan untuk Biaya BPJS
-
Soal Pemblokiran Rekening Pasif oleh PPATK, BRI Angkat Bicara