SuaraJogja.id - Pemerintah rencananya memperbolehkan sekolah untuk menggelar Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM tatap muka pada Juni-Juli 2021 mendatang. Namun Pemda DIY tidak akan serta merta menerapkan kebijakan tersebut tanpa persiapan.
Salah satunya guru-guru di sekolah yang wajib divaksin sebelum KBM tatap muka dimulai. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dari sektor pendidikan.
"KBM luring diujicobakan ke sekolah-sekolah menengah yang diutamakan gurunya sudah divaksin," papar Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (23/03/2021).
Menurut Aji, Pemda tidak akan terlalu dini memutuskan kebijakan KBM tatap muka di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sebab kasus baru COVID-19 di DIY masih fluktuatif setiap harinya meski kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro terus diperpanjang.
Selain kepastian guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin, Dinas Pendidikan di kabupaten/kota diminta memastikan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) KBM tatap muka. SOP tersebut harus disesuaikan protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi ini.
Sebab sekolah bisa saja mengatur siswa untuk mentaati prokes saat di kelas. Namun saat mereka tidak berada di kelas ataupun sekolah, maka sekolah ataupun orang tua akan kesulitan melakukan pengawasan.
"Kita tidak boleh tatap muka seperti dulu, sekarang beda karena pandemi," jelasnya.
Berbeda dengan KBM tatap muka yang digelar terbatas, lanjut Aji, sekolah bisa menyelenggarakan ujian secara luring, khususnya untuk ujian akhir. Hal ini mengingat ujian tidak diikuti seluruh siswa sekolah secara bersamaan.
Saat ujian akhir digelar bagi siswa kelas tertentu, maka siswa kelas lain akan diliburkan. Dengan demikian sekolah memiliki banyak ruang kelas yang bisa dimanfaatkan untuk ujian tanpa harus berkerumun.
Baca Juga: 29,5 Persen Warga DIY Tak Percaya Kemanjuran Vaksin COVID-19
"Tapi kalau ujian bersamaan, tidak mungkin dilakukan bersamaan. Kalau mau ada ujian tatap muka langsung maka harus diatur jamnya. Kalau waktunya lebih panjang maka soalnya harus dibuat berbeda dengan bobot yang sama agar tidak bocor," ungkapnya.
Aji menambahkan, kebijakan terkait ujian di tingkat sekolah dasar dan menengah diserahkan pada masing-masing sekolah. Sebab saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi menyelenggarakan Ujian Nasional (UN).
"Sekarang kan ujian diserahkan sekolah, tidak ada sifatnya nasional. Dilaksanakan secara daring pun tak masalah, tatap muka juga tidak apa-apa asal sesuai prokes," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY, Didik Wardaya mengungkapkan, sekitar 16.900 guru dan tenaga pendidikan di tingkat SMA/SMK/SLB masuk daftar penerima vaksin. Vaksinasi sudah dimulai pekan lalu dan ditargetkan bisa selesai pada Juni 2021 mendatang.
"Namun untuk kbm luring, kami baru melakukan ujicoba ke sepuluh sekolah yang ditunjuk," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Tag
Berita Terkait
-
Disdikpora DIY Tunjuk 10 Sekolah Uji Coba KBM Tatap Muka, Ini Daftarnya
-
DIY Perpanjang PTKM Mikro, Mahasiswa Diperbolehkan Kuliah Luring
-
Sekda DIY Diperiksa KPK, Pemda Tidak Beri Pendampingan Hukum
-
KBM Tatap Muka di Sleman Akan Dimulai, Sekda: Tunggu Kode Pemerintah Pusat
-
DIY Perpanjang PTKM Mikro, Wisatawan Wajib Rapid Test Antigen
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!
-
Dinkes Sleman Catat 112 Kasus Leptospirosis hingga Oktober 2026, Dua Meninggal Dunia
-
BRI Hadirkan Keistimewaan Pendidikan Anak bagi Nasabah Private dan Prioritas