SuaraJogja.id - Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Muslih menggelar audiensi bersama dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan tersebut, mereka membahas mengenai tingkat kekerasan anak di Bantul yang semakin meningkat angka kasusnya.
Ketua Satgas PPA Bantul, Muhammad Zainul Zein menyampaikan bahwa angka kekerasan terhadap anak di bumi projotamansari terus mengalami peningkatan. Dari data tahun lalu, ada 200 lebih kasus yang tercatat, Dilihat dari trend pada periode yang sama tahun ini, menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan.
"Kita semua tanpa sadar itu tahu bahwa angka kekerasan terhadap anak di DIY dan Indonesia umumnya sudah sangat tidak bisa ditolerir," ujar Zainul saat ditemui wartawan Selasa (23/3/2021) di Komplek Pemerintah Kabupaten Bantul.
Jika dari angka kasus yang ada saat ini belum dipandang sebagai situasi kedaruratan, Zainul menilainya sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebab angka kasus yang ada sudah masuk kategori cukup tinggi.
Baca Juga: Satroni Gym Milik Polisi, Maling di Bantul Gondol Belasan Barbel
Dari hal tersebut, Zainul menilai perlunya ada perlakuan khusus untuk menanganinya. Jangan sampai angka kekerasan terhadap anak di Bantul justru semakin meningkat.
Sehingga kedepannya tugas dari KPAID adalah memberikan pencermatan dan masukan terhadap layanan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal perlindungan anak.
"Jadi sementara ini tidak ada yang bisa memberikan masukan kinerja pemerintah daerah Bantul dalam pelayanan anak, karena tidak ada lembaga ini," ujar Zainal.
Melihat dari alasan tersebut, ia mengungkapkan pentingnya keberadaan Satgas untuk mengamati kinerja Pemda Bantul dalam memberikan pelayanan terhadap anak.
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Bantul menjadi luar biasa lantaran tidak bisa diukur dengan model apapun sebagaimana sebelumnya. Saat ini, siapapun bisa menjadi, korban, saksi atau bahkan pelaku.
Baca Juga: Bantul Gelar Program Padat Karya di 163 Titik, Dana Tiap Titik Rp260 Juta
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Muslih mengaku langkah pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk gugus tugas layak anak sampai di tingkat kelurahan.
Berita Terkait
-
Tampar Anak SD hingga Trauma ke Sekolah, Anggota DPR Aceh Tak Dipenjara, Kok Bisa?
-
41 Kasus Anak Korban Pornografi Lewat Medsos, KPAI: Karena Orang Tua Gaptek
-
Ayah Banting Anak di Bekasi Ditangkap, Terancam 3,5 Tahun Penjara
-
Gelar Kunjungan Industri, Siswa MAN 2 Bantul Praktik Olah Bandeng Juwana
-
Bocah di Nias Selatan Dianiaya hingga Cacat, Tante Korban Jadi Tersangka
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!