SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X bertemu dengan pimpinan partai politik (parpol), tokoh agama serta Forkominda di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (06/04/2021) dalam Deklarasi Bersama Jogja Istimewa. Dalam pertemuan ini, Sultan berharap mereka berperan dalam menjaga kondusivitas DIY.
Sebab beberapa waktu terakhir, DIY digegerkan penggeledahan dugaan aksi teroris oleh tim densus 88 antitetor di sejumlah tempat. Padahal persoalan lain seperti pandemi COVID-19 masih belum dapat ditangani secara optimal.
"Kita mengantisipasi saja, biarpun [pertemuan ini] punya kaitan dengan [aksi teroris] ," ujarnya.
Peran serta banyak pihak, termasuk masyarakat dalam menjaga ketenteraman DIY sangatlah diperlukan sesua fungsi dan peran masing-masing. Sebab selama ini potensi bibit-bibit terorisme masih bermunculan dan dapat merusak ketenteraman DIY.
Baca Juga: Terduga Teroris Diciduk di DIY, Sultan Minta Satgas Jaga Warga Ditingkatkan
Selain satgas Jaga Warga untuk membantu babinkamtibas, deteksi dini gejala distorsi menjadi penting dilakukan. Sebab gangguan kamtibmas yang merenggangkan rasa kebangsaan kita masih saja terjadi.
"Terutama gangguan teroris yang embrio potensinya diduga bibitnya bersembunyi dan tumbuh di diy," jelasnya.
Sultan berharap, lembaga yudikatif dan legislatif pun bisa berperan dalam memupuk kultur kebersamaan secara berkelanjutan. Tokoh agama pun didorong mengintensifkan komunikasi dan dialog, khususnya di tingkat masyarakat dan menyerukan perbedaan sebagai keniscayaan yang tidak terelakkan.
"Dengan demikian agama tidak dijadikan alat untuk melakukan kekerasan terhadap sesama," ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol DIY, Dewa Isnu Broto mengngkapkan pihaknya terus melakukan pendataan lembaga sosial masyarakat (LSM) di DIY. Hal ini menyusul penggeledahan yang dilakukan tim densus di LSM berbasis agama Syam Organizer di Jalan Suryodiningratan Yogyakarta.
Baca Juga: Kontrol Mobilitas Masyarakat Jelang Ramadhan, DIY Perpanjang PTKM Mikro
Sebab saat ini baru ada 27 LSM di DIY yang terdaftar berbadan hukum di Kemenkumham. Sedangkan 12 LSM lainnya baru tahap mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri.
"Di tempat kami tidak daftar karena tidak dapat tembusan dari kemenkuman dan kemendagri. Karenanya kami akan melakukan pendataan dan pembinaan ormas untuk segera meregestrasi pada kami, dimana alamatnya, siapa saja pengurusnya," ungkapnya
Dewa menambahkan, Kesbangpol terus melakukan pembinaan pada ormas untuk mencegah radikalisme. Mulai dari kegiatan Sinau Pancasila, Kebhinekaan, kewaspadaan dini hingga forum lintas umat beragama.
"Dari situ kita harapkan dapat membantu pemda mengantisipasi radikalisme di yogyakarta," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Densus 88 Ringkus 2 Terduga Teroris Negara Islam Indonesia di OKU Timur, Inisial MD dan MA
-
Kelasnya Pernikahan Putri Andika Perkasa dan Putra Marsekal Yuyu Sutisna, Raja Asli Jadi Saksi
-
Pasukan Darat Iran Klaim Bunuh 4 "Teroris Israel" di Tengah Ketegangan yang Meningkat
-
Tren DIY Thrift: Solusi Kreatif Gen Z Melawan Fast Fashion
-
Penjualan Ritel Merangkak Naik Jelang Pergantian Tahun, MR DIY Berencana Perluas Jaringan
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025