Warga Ngablak Tolak Pabrik Pengelolaan Sampah, Begini Respon DLHK DIY

Juru bicara warga, Maryono mengatakan bahwa lahan hijau dekat dengan Padukuhan Ngablak yang akan digunakan sebagai pabrik pengolahan atau pemrosesan sampah. Warga dari lima RT yang ada mengaku tidak berkenan dan menolak aktivitas tersebut. Awalnya, warga mengetahui lokasi hanya akan dibangun pabrik.

"Boleh silahkan, tapi (lahan) yang ada di sebelah timur. Yang kemarin sudah ada perluasan," ujar Maryono.

Ia menjelaskan jika lokasi lahan hijau yang diduga akan digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah memiliki dua sumber air yang digunakan oleh warga. Sehingga masyarakat sekitar khawatir jika lokasi tersebut digunakan sebagai pabrik sampah akan mencemari sumber air dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi.

Alasan lainnya warga menolak aktivitas tersebur, yakni trauma akan bau gas metan yang saat ini sudah tercium sampai ke kediaman mereka. Maryono mengatakan, dengan adanya TPST Piyungan yang selama ini digunakan sebagai tempat pengelolaan akhir membuat warga mencium gas metan yang menyengat.

Baca Juga: Sentil Isu Sampah di Piyungan Lewat Lagu, Ini Alasan BEM KM UGM

Keberadaan pabrik baru disekitar pemukiman warga dikhawatirkan akan menambah bau yang sudah ada. Selanjutnya, saat musim hujan sendiri warga juga kerap kebagian air limbah yang merembes ke pemukiman warga. Hal itu sebenarnya sudah disampaikan kepada pemerintah, namun belum menemukan titik terang.

"Kami sudah menyampaikan beberapa, tapi belum ada suatu solusi yang semuanya bisa nyaman," imbuhnya.

Dengan berbagai permasalahan yang belum menemukan solusi, Maryono menegaskan jangan sampai pembangunan pabrik pengolahan sampah akan menambah masalah. Tahap pertama penolakan, dilakukan dengan pengumpulan tandatangan yang akan diserahkan ke kelurahan sebagai bukti penolakan.

Sebelumnya, Maryono dan perwakilan warga juga sudah dua kali melakukan mediasi dengan pihak kalurahan namun belum menemukan solusi. Jika setelah aksi tersebut tidak ada titik temu, Maryono berencana melanjutkan aksinya le Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bahkan sampai ke Sultan HB X selaku Gubernur DIY.

Baca Juga: Buat Lagu "Negeri Istimewa", BEM KM UGM Soroti Kondisi TPST Piyungan