Tak Bisa Ditawar, DPC PDIP Bantul Tegaskan Pilpres Kewenangan Megawati

SuaraJogja.id - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bantul menggelar rapat koordinasi cabang. Dalam kesempatan tersebut, DPC PDIP Bantul memutuskan empat sikap politik partainya. Salah satunya yakni mendukung penuh keputusan Megawati Soekarnoputri terkait pemilu 2024.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantul Joko Purnomo menyampaikan, pihaknya mendukung penuh keputusan Megawati DPP PDIP dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partai berlatar warna merah tersebut.

"Beberapa rumusan kesimpulan rekomendasi yang hari ini kita putuskan, yang pertama adalah mendukung kepemimpinan ibu Megawari Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan," ujar Joko.

Dalam dukungan tersebut, Joko menyampaikan jika pihaknya memberikan kewenangan penuh kepada Megawati yang memiliki hak prerogatif mengenai pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Pencalonan presiden sepenuhnya berada di kewenangan dewan pimpinan pusat.

Baca Juga: Usulkan Duet Puan-Anies, Effendi Simbolon: Rekonsiliasi Nasionalis dan Religius

Sikap politik lainnya adalah mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin. DPC PDIP juga mendukung keistimewaan DIY dengan segala programnya, serta mendukung penetapan Sultan HB X dan Sri Paduka Pakualam X yang akan dilakukan penetapan ulang tahun 2022 mendatang.

Terakhir, pihaknya juga mendukung pemerintahan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo dalam memimpin Kabupaten Bantul. Empat sikap politik tersebut ditetapkan dalam rakorcab. Kedepannya, hasil keputusan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk mengikuti rakerda pada bulan Juni dan rakornas pada Agustus mendatang.

"Jadi kalau mendukung ibu Mega yang memiliki hak prerogratif itu keputusan kongres tahun 2019 di Bali kemarin," ujarnya.

Joko membantah jika keputusan DPC PDIP Bantul terkait kewenangan penuh Megawati dalam pilpres mendatang tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Sebelumnya dikabarkan ada konflik internal di dalam PDIP yang menyeret nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai salah satu kader yang diisukan sebagai capres 2024.

Keputusan rakorcab tersebut diambil berdasarkan keputusan kongres yang diselenggarakan tahun 2019 lalu di Bali. Mengenai kader-kader akar rumput, Joko menegaskan jika anggota PDIP harus melaksanakan apa yang menjadi keputusan kongres.

Baca Juga: Singgung Abdee Jadi Komisaris Telkom, Farhat Abbas Minta Jatah Jabatan?

"Tidak ada tawar menawar bagi kader PDI Perjuangan untuk urusan itu, menjadi kewenangan ketua umum partai," kata Joko.

Ia menegaskan jika kongres adalah keputusan tertinggi partai yang harus ditaati oleh semua kader PDI Perjuangan. Selanjutnya, dalam rakorcab tersebut, Joko juga memberikan intruksi kepada seluruh kader untuk membantu pemerintah dalam percepatan pemulihan dan penangana pandemi covid-19.

Rapat Koordinasi yang digelar di Hotel Ros In Jalan Prangtritis, Bangunharjo, Bantul tersebut mengangkat tema "Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat." Kegiatan tersebut juga diisi dengan pengarahan dari dewan pengawas pusat PDIP secara daring melalui zoom meeting.

Tujuan pelaksanaan rakercab tersebut adalah untuk melakukan konsolidasi secara internal partai, konsolidasi organisasi, dan penguatan sistem kepartaian, serta menyusun program kerja partai DPC PDIP Bantul.

"Kita PDI Perjuangan Bantul untuk bidang organisasi sudah menyusun kepengurusan 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 675 padukuhan se Kabupaten Bantul," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara Minggu (30/5/2021).