Busyro Muqoddas dkk Gelar Aksi Gebuk Kentongan di DPD DIY, Pertanda Prihatin Pelemahan KPK

SuaraJogja.id - Sejumlah tokoh menggelar aksi menabuh kentongan di kantor DPD DIY, Senin (31/05/2021). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan akan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 

Aksi sejumlah tokoh lintas profesi yang menamakan diri Jogja Kompak ini diikuti mantan Ketua KPK sekaligus Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas dan peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH UGM Zainal Arifin Mochtar. Hadir pula anggota DPD RI Afnan Hadikusumo serta Dekan Hukum UMY Trisno Raharjo dan perwakilan DPRD DIY. 

"TWK adalah upaya pelanggaran ham dengan menyingkirkan orang-orang berintegritas, progresif, mumpuni dan teruji di kpk, karenanya harus dibatalkan,"  papar Zaenal Arifin Mochtar yang mewakili para tokoh. 

Dengan adanya pelemahan KPK tersebut, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Presiden perlu meminta Ketua KPK mengembalikan nama baik 75 orang yang dikategorikan memiliki jiwa kebangsaan tersebut. Apalagi karena tak lolos TWK, 75 pegawai KPK dianggap liberal dan tidak Pancasialis. 

Jogja Kompak pun mendesak Presiden untuk memerintahkan komisioner KPK untuk fokus pada upaya pemberantasan korupsi alih-alih mengurusi TWK. Sehingga pemberantasan korupsi bisa dilakukan lebih optimal. 

"Komisioner mestinya fokus penyelesaikan kasus yang sedang ditanganinya termasuk kasus korupsi dana bansos, benur, suap KPU RI dan stadion mandala krida yogyakarta," tandasnya. 

Zaenal menambahkan aksi dan gugatan mereka tidak diindahkan maka kepercayaan publik pada pemerintah akan hilang. Apalagi saat ini kasus korupsi masih saja terus terjadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. 

"Indeks demokrasi indonesia pun akan semakin menurun di mata dunia," imbuhnya. 

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: Ngabalin Sarankan Busyro Muqoddas Mudur dari Ketum PP Muhammadiyah