SuaraJogja.id - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mendukung sikap DPP PKS untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKS menolak pelemahan KPK dengan menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
"TWK telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi," ujar Ketua DPW PKS DIY, Agus Mas'udi di kantor DPW PKS DIY, Selasa (01/06/2021).
Menurut Agus, TWK yang dilakukan bermasalah dalam konten dan metodologinya. Sebab ada materi yang ingin membenturkan Pancasila dan ajaran agama.
Padahal Pancasila dan konstitusi menjamin seluruh warga negara menjalankan ajaran agamanya. Karena itu TWK tersebut dinilai hanya akan menghambat pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Busyro Muqoddas dkk Gelar Aksi Gebuk Kentongan di DPD DIY, Pertanda Prihatin Pelemahan KPK
"TKW seolah-olah membenturkan sila satu dengan sila ketiga pancasila," tandasnya.
Terkait rekruitmen KPK di daerah sebagai ASN oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PKS meminta DPRD di kabupaten/kota mengawasi pemilihan tersebut. Jangan sampai terjadi kegaduhan yang sama seperti di KPK.
"Kami tidak ingin pancasila jadi alat pemecah belah bangsa ini [dengan adanya twk]," ujarnya.
Sementara Anggota DPW PKS DIY, Anggita Sofyan Dharmawan mengungkapkan alih-alih membenturkan agama dengan Pancasila, semua pihak diminta meningkatkan semangat persatuan dalam menghadapi semua persoalan bangsa. Perbedaan suku, bahasa, agama dan pilihan politik adalah sebuah keniscayaan.
"Semua perbedaan itu dirajut dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai yang dilandasi oleh semangat persatuan dan persatuan adalah ruh dari Pancasila," tandasnya.
Baca Juga: Konflik Palestina-Israel Belum Usai, ACT DIY Buat Komite Bantuan untuk Palestina
Karenanya DPW PKS berharap Hari Lahirnya Pancasila menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . PKS tidak ingin Pancasila hanya menjadi jargon semata, bahkan menjadi alat untuk memukul komponen bangsa yang berbeda pendapat.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan