SuaraJogja.id - Persoalan buruh di DI Yogyakarta masih terus terjadi. Terbaru, seorang mantan pegawai di salah satu perusahaan nutrisi ibu hamil dan menyusui anak di Kota Yogyakarta harus menunggu 27 tahun untuk mendapat hak upahnya ketika resign.
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY yang mengawal kasus perburuhan tersebut berupaya agar mantan pegawai bernama Sigit itu mendapatkan hak yang harus ia terima. Sigit diketahui telah bekerja sejak tahun 1974-1994.
"Jadi, orang (mantan pegawai) ini sudah 20 tahun mengabdi di perusahaan itu. Ia istilahnya dipaksa resign karena suatu alasan. Akhirnya dia resign di tahun 1994," ujar Ketua SBSI Korwil DIY, Dani Eko Wiyono dihubungi wartawan, Jumat (4/6/2021).
Selama 20 tahun bekerja, Sigit sudah tercover Jamsostek. Ia juga mendapat surat yang menyatakan bahwa Sigit berhak menerima upah dari perusahaan tersebut sekitar Rp4 juta pada tahun 1994 itu ketika resign.
Baca Juga: KBM Daring Tak Efektif, Nilai ASPD Siswa di DIY Jauh dari Harapan
"Tetapi hak dia tak pernah dibayarkan oleh perusahaan. Dia sudah mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta sekitar tahun 2000-an dan lembaga lain tapi sampai akhir April 2021 lalu tidak mendapat tanggapan," terangnya.
Dani menjelaskan aduan Sigit dikawal mulai akhir April 2021. Mediasi dilakukan untuk mendapat titik terang.
"Setelah pegawai ini melapor, aduan itu kami layangkan ke Disnakertrans DIY. Setelah mendapat disposisi dari DIY, aduan kita selesaikan di Disnakertrans Kota Yogyakarta, karena perusahaan itu berdiri di kota," ungkapnya.
Persoalan tersebut bukan berarti perusahaan harus lepas tangan. Ada surat yang secara jelas disepakati dan kewajiban perusahaan harus membayar kepada Sigit.
"Kami kawal hingga 3 Juni, dan sudah ada pertemuan antara dua belah pihak. Keduanya sudah sepakat dan pihak perusahaan akan membayarkan kewajibannya kepada dia, ini sudah berdamai," ujar Dani.
Baca Juga: UGM Segera Gelar KBM Bauran, Diprioritaskan Mahasiswa DIY dan Sekitarnya
Pembayaran sendiri dilakukan secepatnya, Jumat (4/6/2021) perusahaan sudah harus membayarkan hak Sigit.
Berita Terkait
-
KSPI Sebut Badai PHK Gelombang kedua Berpotensi Terjadi, 50 Ribu Buruh Terancam
-
Perang Tarif AS Dimulai, Indonesia Terancam Jadi Tempat Sampah Produk Impor?
-
Viral Arra Hina Buruh, Netizen Ungkap Gaji Besar Di Pabrik Bisa Capai 2 Digit!
-
Disinggung di Permintaan Maaf Orang Tua Arra, Benarkah Adab Harus Didahulukan Sebelum Ilmu?
-
Viral Arra Diduga Sindir Buruh Pabrik, Orangtua Kena Semprot Psikolog: Apa-apaan Ortu Begini!
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan