SuaraJogja.id - Dalam beberapa minggu terakhir, kasus covid-19 di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Di tengah persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun ajaran baru mendatang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) akan melakukan evaluasi lebih lanjut.
Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Isdarmoko mengatakan jika saat ini pihaknya masih intens mempersiapkan berbagai hal untuk pembelajaran tatap muka. Dalam kurun waktu satu bulan menjelang tahun ajaran baru, pihaknya juga masih terus melakukan evaluasi mengenai bentuk KBM apakah akan dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun KBM tatap muka.
"Harapannya nanti kalau kondisinya membaik kita bisa melaksanakan PTM terbatas," terang Isdarmoko saat ditemui di Hotel Ros In Kamis (17/6/2021).
Sekolah terus didorong untuk melakukan evaluasi dan persiapan PTM terbatas mendatang. Saat ini Kabupaten Bantul juga tengah menjalankan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP. Bahkan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih baru saja melaunching aplikasi online.
Baca Juga: Banyak Prestasi, Peminat PKBM di Bantul Alami Peningkatan
Sebelumnya, Disdikpora Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan KBM tatap muka. Salah satu yang dilakukan adalah membentuk tim Satgas Covid tingkat sekolah untuk memetakan kondisi lingkungan dan warga sekolah yang berpotensi terjangkit covid-19. Selain itu, sekolah juga diminta memiliki akses dengan layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis mengatakan menindaklanjuti kondisi covid yang ada, pemkab melalui Instruksi Bupati mengeluarkan intruksi nomor 15 tahun 2021. Dalam intruksi tersebut, mengatur beberapa kegiatan sosial masyarakat yang sebelumnya sudah diberi kelonggaran.
"Kebijakan pemkab bantul yang pertama akan menutup objek-objek wisata yang dikelola oleh kabupaten pada hari sabtu dan minggu," kata Helmi.
Selanjutnya, pemkab juga tidak memperkenankan model jamuan prasmanan saat hajatan. Ketiga, pemkab meniadakan kegiatan seni budaya atau atraksi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kegiatan WFH di perkantoran sendiri minimal 75 persen. Peribadatan di zona merah juga diminta untuk dilakukan di rumah masing-masing.
"Sekolah tatap muka juga belum diperbolehkan," imbuhnya.
Baca Juga: Kasus Stunting di Bantul Meningkat, Bupati Imbau Hindari Pernikahan Dini
Di tengah pelaksanaan PPDB, semua dilakukan secara online. Kendati intruksi bupati tersebut berlaku mulai Selasa (15/6/2021) hingga Senin (28/6/2021) mendatang namun larangan untuk pembelajaran tatap muka akan diberlakukan seiring perkembangan kasus di Bantul.
Berita Terkait
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
-
Negara Kaya Wajib Bantu Negara Berkembang? Ini Tuntutan AHF di WHO Pandemic Agreement
-
Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
-
Dharma Pongrekun Sebut Penyebab Tanah Abang Sepi Akibat Pandemi Covid-19
-
Kawal Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19, 10 Tahun Jokowi Catat Kemajuan Pesat Bidang Telemedicine
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025