PPKM Darurat Pilihan Pahit Bagi DIY, Ketua DPRD Minta Pemda Terapkan Secara Tegas

SuaraJogja.id - DIY akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 di lima kabupaten/kota. Kebijakan yang juga diberlakukan di seluruh Jawa-Bali ini disebut menjadi pilihan pahit yang harus ditempuh DIY.

Sebab kebijakan yang dilaksanakan hampir tiga pekan kedepan ini membuat banyak fasilitas umum, wisata perbelanjaaan harus tutup atau mengurangi jam operasional. Kondisi ini pasti berdampak pada perekonomian masyarakat di DIY.

"Tapi jika tidak dilaksanakan dan didukung akan membuat kondisi kedepan lebih buruk lagi," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat dikonfirmasi, Jumat (02/07/2021).

Menurut Huda, saat ini semua pihak terpaksa memilih untuk prioritaskan penanganan kesehatan dan pencegahan pandemi dengan konsekwensi turun nya aktivitas perekonomian di DIY. Tapi pilihan pahit ini adalah yang terbaik untuk dilakukan.

Jika tidak ada langkah tegas pemda dan kesadaran masyarakat maka dikhawatirkan bukan hanya kesehatan dan rumah sakit yang terpuruk. Sektor wisata dan ekonomi kedepan semakin terpuruk kedepannya.

Karenanya itu Huda berharap semua pihak menahan diri dan menerapkan PPKM darurat. Dengan demikian segera menurunkan penularan covid di DIY secara drastis dan cepat.

"Saat ini rumah sakit, tenaga kesehatan, relawan, semua sudah kewalahan. Puluhan warga meninggal dalam pekan ini, meninggal di rumah sakit, meninggal saat antri IGD, meninggal di rumah dan ribuan lain terjangkit virus. Jika kita tidak sukseskankita khawatir akan banyak tragedi kemanusiaan," ungkapnya.

Huda berharap aparat dan satgas di seluruh tingkatan untuk bersikap tegas, terutama dalam penegakan aturan. Kerumunan dan semua yang berpotensi penularan mohon dicegah dan dikendalikan.

Masyarakat diminta meningkatkan kesadarannya untuk mensukseskan PPKM darurat dan menjaga diri serta keluarganya agar jangan tertular.

Baca Juga: PPKM Darurat di DIY Tancap Gas Besok, Pemda Minta Warga Tak Egois dan Batasi Mobilitas

Pemda pun diminta meningkatkan kapasitas rumah sakit serta memperbesar kapasitas shelter shelter perawatan dan isolasi bagi warga yang terkena COVID-19.

"Semua anggota dewan akan bahu membahu bersama masyarakat dan tidak akan keluar daerah saat penerapan PPKM darurat ini," ujarnya.

Terkait aktivitas di DPRD DIY, kegiatan dewan tetap jalan sesuai prosedur dalam PPKM darurat. Masyarakat bisa mengadu ataupun sampaikan aspirasi dengan cara online.

DPRD akan mendukung penganggaran dalam selama PPKM Darurat melalui refocusing ataupun mekanisme lain yang sudah diatur perundang undangan. Diharapkan Pemda DIY mampu terkait anggaran pelaksanaan PPKM darurat.

"Kami juga akan mengawasi pelaksanaan sekaligus mengisi ruang ruang kosong yang perlu dilakukan dan dibantu," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi