SuaraJogja.id - Badan anggaran (Banggar) DPRD DIY merekomendasikan sejumlah kebijakan menyangkut anggaran penanganan Covid-19 kepada para sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Diantaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Banggar DIY sekaligus Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, kondisi DIY sekarang sedang luar biasa dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan.
"Semua skema bantuan yang ada kami minta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan sebagainya," katanya, Senin (19/7/2021).
Selain itu, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, pembelian obat, vitamin, dan APD. Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24,5 miliar agar segera direalisasikan.
Baca Juga: Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
"Kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator," terangnya.
Banggar juga minta percepatan vaksinasi dengan dibuatnya jadwal serta perencanaan percepatan. Jika ikut vaksinasj reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin maka butuh waktu tujuh bulan lagi.
"Itu terlalu lama. Bagaimana agar dibuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai pihak. Proposal percepatan itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Politisi PKS itu menyatakan, pembuatan rumah sakit (RS) lapangan dan shelter massal juga menjadi rekomendasi. Pasalnya, banyaknya pasien Covid-19 yang tidak tertangani.
"Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. Penggunaan dana keistimewaan (Danais) mesti segera dilaksanakan sekaligus refocusing APBD," ujar dia.
Baca Juga: Angka Kematian Cetak Rekor Baru: Hari Ini, 1.338 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
Huda meminta dusun dan desa harus didukung dari sisi penegakan sampai penanganan secara komprehensif. Pihaknya siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah-masalah ini.
"Perlu gerak cepat, terobosan dan kolaborasi oleh semua pihak," katanya.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025