SuaraJogja.id - Badan anggaran (Banggar) DPRD DIY merekomendasikan sejumlah kebijakan menyangkut anggaran penanganan Covid-19 kepada para sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Diantaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Banggar DIY sekaligus Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, kondisi DIY sekarang sedang luar biasa dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan.
"Semua skema bantuan yang ada kami minta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan sebagainya," katanya, Senin (19/7/2021).
Selain itu, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, pembelian obat, vitamin, dan APD. Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24,5 miliar agar segera direalisasikan.
"Kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator," terangnya.
Banggar juga minta percepatan vaksinasi dengan dibuatnya jadwal serta perencanaan percepatan. Jika ikut vaksinasj reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin maka butuh waktu tujuh bulan lagi.
"Itu terlalu lama. Bagaimana agar dibuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai pihak. Proposal percepatan itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Politisi PKS itu menyatakan, pembuatan rumah sakit (RS) lapangan dan shelter massal juga menjadi rekomendasi. Pasalnya, banyaknya pasien Covid-19 yang tidak tertangani.
"Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. Penggunaan dana keistimewaan (Danais) mesti segera dilaksanakan sekaligus refocusing APBD," ujar dia.
Baca Juga: Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
Huda meminta dusun dan desa harus didukung dari sisi penegakan sampai penanganan secara komprehensif. Pihaknya siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah-masalah ini.
"Perlu gerak cepat, terobosan dan kolaborasi oleh semua pihak," katanya.
Berita Terkait
-
Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
-
Angka Kematian Cetak Rekor Baru: Hari Ini, 1.338 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
-
Serikat Buruh DIY Tolak Perpanjangan PPKM Darurat: Tak Memberikan Solusi untuk Rakyat
-
Kalbar Ditegur Soal Dana Penanganan COVID-19, Pengamat Kritik Keras Sutarmidji
-
Minta Luhut Mundur Jadi Kordinator PPKM, Novel Bamukmin: PPKM Menyengsarakan Rakyat
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
BRI Miliki 36 Ribu Pekerja Perempuan, Setara 43% dari Total 86 Ribu Pekerja
-
Sesuai RUPST 2026, BRI Komitmen Ciptakan Pertumbuhan Kinerja Finansial secara Berkelanjutan
-
Dorong Peran Perempuan, BRI Raih 3 Penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
Harga LPG Non Subsidi Meroket di Jogja, Penjual Resah, Ancaman Migrasi ke Elpiji 3 Kg Menguat?
-
Embarkasi Haji Berbasis Hotel Pertama di Indonesia Resmi Beroperasi di Kulon Progo