SuaraJogja.id - Badan anggaran (Banggar) DPRD DIY merekomendasikan sejumlah kebijakan menyangkut anggaran penanganan Covid-19 kepada para sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Diantaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Banggar DIY sekaligus Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, kondisi DIY sekarang sedang luar biasa dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan.
"Semua skema bantuan yang ada kami minta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan sebagainya," katanya, Senin (19/7/2021).
Selain itu, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, pembelian obat, vitamin, dan APD. Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24,5 miliar agar segera direalisasikan.
"Kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator," terangnya.
Banggar juga minta percepatan vaksinasi dengan dibuatnya jadwal serta perencanaan percepatan. Jika ikut vaksinasj reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin maka butuh waktu tujuh bulan lagi.
"Itu terlalu lama. Bagaimana agar dibuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai pihak. Proposal percepatan itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Politisi PKS itu menyatakan, pembuatan rumah sakit (RS) lapangan dan shelter massal juga menjadi rekomendasi. Pasalnya, banyaknya pasien Covid-19 yang tidak tertangani.
"Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. Penggunaan dana keistimewaan (Danais) mesti segera dilaksanakan sekaligus refocusing APBD," ujar dia.
Baca Juga: Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
Huda meminta dusun dan desa harus didukung dari sisi penegakan sampai penanganan secara komprehensif. Pihaknya siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah-masalah ini.
"Perlu gerak cepat, terobosan dan kolaborasi oleh semua pihak," katanya.
Berita Terkait
-
Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
-
Angka Kematian Cetak Rekor Baru: Hari Ini, 1.338 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
-
Serikat Buruh DIY Tolak Perpanjangan PPKM Darurat: Tak Memberikan Solusi untuk Rakyat
-
Kalbar Ditegur Soal Dana Penanganan COVID-19, Pengamat Kritik Keras Sutarmidji
-
Minta Luhut Mundur Jadi Kordinator PPKM, Novel Bamukmin: PPKM Menyengsarakan Rakyat
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais
-
Konsumsi Daging di Jawa Menggila, Ternak Terbatas, Selandia Baru Siap Ekspor Sperma Sapi ke Jogja