SuaraJogja.id - Badan anggaran (Banggar) DPRD DIY merekomendasikan sejumlah kebijakan menyangkut anggaran penanganan Covid-19 kepada para sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Diantaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Banggar DIY sekaligus Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, kondisi DIY sekarang sedang luar biasa dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan.
"Semua skema bantuan yang ada kami minta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan sebagainya," katanya, Senin (19/7/2021).
Selain itu, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, pembelian obat, vitamin, dan APD. Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24,5 miliar agar segera direalisasikan.
Baca Juga: Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
"Kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator," terangnya.
Banggar juga minta percepatan vaksinasi dengan dibuatnya jadwal serta perencanaan percepatan. Jika ikut vaksinasj reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin maka butuh waktu tujuh bulan lagi.
"Itu terlalu lama. Bagaimana agar dibuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai pihak. Proposal percepatan itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Politisi PKS itu menyatakan, pembuatan rumah sakit (RS) lapangan dan shelter massal juga menjadi rekomendasi. Pasalnya, banyaknya pasien Covid-19 yang tidak tertangani.
"Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. Penggunaan dana keistimewaan (Danais) mesti segera dilaksanakan sekaligus refocusing APBD," ujar dia.
Baca Juga: Angka Kematian Cetak Rekor Baru: Hari Ini, 1.338 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
Huda meminta dusun dan desa harus didukung dari sisi penegakan sampai penanganan secara komprehensif. Pihaknya siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah-masalah ini.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir