SuaraJogja.id - Badan anggaran (Banggar) DPRD DIY merekomendasikan sejumlah kebijakan menyangkut anggaran penanganan Covid-19 kepada para sekretaris daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif. Diantaranya adalah percepatan penyerapan anggaran yang memungkinkan untuk mengurangi beban masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Banggar DIY sekaligus Wakil DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, kondisi DIY sekarang sedang luar biasa dan harus disikapi dengan cara yang tidak biasa. Warga terdampak PPKM darurat yang kesulitan harus segera diberikan bantuan.
"Semua skema bantuan yang ada kami minta dicairkan bulan ini dan ditambahkan bantuan baru untuk warga terdampak dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti pedagang kecil, tukang becak, pedagang kecil, dan sebagainya," katanya, Senin (19/7/2021).
Selain itu, pemenuhan sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas, pembelian obat, vitamin, dan APD. Pengadaan pembangkit oksigen yang sudah direncanakan sebesar Rp24,5 miliar agar segera direalisasikan.
Baca Juga: Detail Aturan Kemenkeu Belum Ada, Pencairan Danais untuk Covid-19 Tak Jelas
"Kami minta segera direalisasikan, juga ditambahkan mesin-mesin oksigen konsentrator," terangnya.
Banggar juga minta percepatan vaksinasi dengan dibuatnya jadwal serta perencanaan percepatan. Jika ikut vaksinasj reguler sebagaimana pemerintah pusat, sehari 14.000 vaksin maka butuh waktu tujuh bulan lagi.
"Itu terlalu lama. Bagaimana agar dibuat proposal untuk dua bulan selesai dengan kolaborasi berbagai pihak. Proposal percepatan itu kami sampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Politisi PKS itu menyatakan, pembuatan rumah sakit (RS) lapangan dan shelter massal juga menjadi rekomendasi. Pasalnya, banyaknya pasien Covid-19 yang tidak tertangani.
"Anggaran yang siap harus segera dialokasikan. Penggunaan dana keistimewaan (Danais) mesti segera dilaksanakan sekaligus refocusing APBD," ujar dia.
Baca Juga: Angka Kematian Cetak Rekor Baru: Hari Ini, 1.338 Orang Indonesia Meninggal Akibat Covid-19
Huda meminta dusun dan desa harus didukung dari sisi penegakan sampai penanganan secara komprehensif. Pihaknya siap untuk mempercepat perubahan APBD untuk penanganan masalah-masalah ini.
Berita Terkait
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
6 Juta Paket Bansos Presiden Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp 250 Miliar!
-
Rekam Jejak Karier Doni Monardo: Dari Kopassus sampai Panglima Pemberantas Covid-19
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Arus Balik Pintu Masuk Tol Jogja-Solo Fungsional di Tamanmartani Landai, Penutupan Tunggu Waktu
-
AS Naikan Tarif Impor, Kadin DIY: Lobi Trump Sekarang atau Industri Indonesia Hancur
-
Petani Jogja Dijamin Untung, Bulog Siap Serap Semua Gabah, Bahkan Setelah Target Tercapai
-
Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Mahasiswa, Jabatan Dicopot, Status Kepegawaian Terancam
-
Kualitas dan Quality Control Jadi Andalan UMKM Gelap Ruang Jiwa dalam Sediakan Produk