SuaraJogja.id - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal usai penerapan kebijakan tarif resiprokal yang dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS).
Kebijakan tersebut dikhawatirkan bakal berimbas kepada pengusaha serta pekerja.
Jika tidak diwaspadai lebih lanjut, deindustrialisasi secara masif bisa saja juga terjadi.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Tim Kadin Indonesia harus segera melakikan lobi ke Presiden Trump terkait kebijakan itu.
"Itu berarti gelombang PHK lebih besar lagi. Beberapa celah kita upayakan sehingga tidak memberatkan industri Indonesia. Kalau gak segera maka dampaknya akan masif, akan lebih sulit lagi mengatasi dampaknya," kata Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto, Senin (7/4/2025).
Timotius mengakui kebijakan Trump tersebut tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya sinyal itu sebenarnya sudah terlihat sejak akhir 2024.
Dia bilang seharusnya sudah sejak awal pemerintah Indonesia melakukan lobi diplomatik terkait perdagangan internasional, terutama kepada Amerika.
Apalagi, Amerika diketahui mempunyai kebijakan khusus untuk negara berkembang.
Sebelum Trump saja, ada kebijakan fair trade yang diterapkan untuk negara berkembang.
Baca Juga: Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
"Era Trump ini bisa menjadi tak terkendali dan proteksionis. Itu kita dikenakan tarif 32 persen. Semua komoditas ya di Indonesia, produk yang diekspor. Mereka itu melakukan timbal balik pembalasan. Kita dulu memang mengenakan tarif tinggi juga ke Amerika," tandasnya.
Selain melakukan lobi kepada Trump, kata Timotius, pemerintah perlu memiliki strategi lain. Termasuk Pemda DIY yang harus segera memikirkan terobosan kreatif untuk menyikapi persoalan ini.
Dia turut menyoroti ekspor industri tekstil yang besar ke Amerika. Menurut Timotius, tarif yang ditetapkan masih cukup kompetitif.
Ketika kemudian dibandingkan dengan negara-negara tetanggal lain yakni Vietnam, Bangladesh, hingga Myanmar yang diketahui mencapai lebih dari 40 persen.
"Artinya kita dari sisi tarif yang dikenakan Trump, kita lebih kompetitif diantara produsen tekstil itu," tegasnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY itu juga menyebut perlunya mewaspadai produk-produk luar yang bakal masuk ke Indonesia. Tidak sebatas dari China melainkan ada dari Vietnam, Bangladesh, serta Kamboja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga
-
Yogyakarta Jadi Magnet Turis Asing, 126 Ribu WNA Gunakan Kereta Sepanjang Semester I 2026
-
Efisiensi Anggaran Pertahanan Diusulkan, Pakar Ingatkan Jangan Korbankan Kesiapan Alutsista
-
Menteri LH Akui Negara Kecolongan, Siap Tindak Tegas Perusak Alam Usai Berguru ke Sultan Jogja
-
SD Negeri Banyak yang Kekurangan Murid, Pemerintah Siapkan Opsi 'Regrouping'