SuaraJogja.id - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) menyoroti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal usai penerapan kebijakan tarif resiprokal yang dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS).
Kebijakan tersebut dikhawatirkan bakal berimbas kepada pengusaha serta pekerja.
Jika tidak diwaspadai lebih lanjut, deindustrialisasi secara masif bisa saja juga terjadi.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Tim Kadin Indonesia harus segera melakikan lobi ke Presiden Trump terkait kebijakan itu.
"Itu berarti gelombang PHK lebih besar lagi. Beberapa celah kita upayakan sehingga tidak memberatkan industri Indonesia. Kalau gak segera maka dampaknya akan masif, akan lebih sulit lagi mengatasi dampaknya," kata Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto, Senin (7/4/2025).
Timotius mengakui kebijakan Trump tersebut tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya sinyal itu sebenarnya sudah terlihat sejak akhir 2024.
Dia bilang seharusnya sudah sejak awal pemerintah Indonesia melakukan lobi diplomatik terkait perdagangan internasional, terutama kepada Amerika.
Apalagi, Amerika diketahui mempunyai kebijakan khusus untuk negara berkembang.
Sebelum Trump saja, ada kebijakan fair trade yang diterapkan untuk negara berkembang.
Baca Juga: Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
"Era Trump ini bisa menjadi tak terkendali dan proteksionis. Itu kita dikenakan tarif 32 persen. Semua komoditas ya di Indonesia, produk yang diekspor. Mereka itu melakukan timbal balik pembalasan. Kita dulu memang mengenakan tarif tinggi juga ke Amerika," tandasnya.
Selain melakukan lobi kepada Trump, kata Timotius, pemerintah perlu memiliki strategi lain. Termasuk Pemda DIY yang harus segera memikirkan terobosan kreatif untuk menyikapi persoalan ini.
Dia turut menyoroti ekspor industri tekstil yang besar ke Amerika. Menurut Timotius, tarif yang ditetapkan masih cukup kompetitif.
Ketika kemudian dibandingkan dengan negara-negara tetanggal lain yakni Vietnam, Bangladesh, hingga Myanmar yang diketahui mencapai lebih dari 40 persen.
"Artinya kita dari sisi tarif yang dikenakan Trump, kita lebih kompetitif diantara produsen tekstil itu," tegasnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY itu juga menyebut perlunya mewaspadai produk-produk luar yang bakal masuk ke Indonesia. Tidak sebatas dari China melainkan ada dari Vietnam, Bangladesh, serta Kamboja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Harapan Baru dari Perbukitan Menoreh, Petani Patihombo Mantap Kembangkan Kopi Arabika
-
Populasi Elang Jawa Terancam Punah, Habitat yang Berkurang Drastis Jadi Penyebab
-
Heboh Mbak Rara Pawang Hujan Ditegur Abdi Dalem Saat Labuhan Parangkusumo, Ini Respon Keraton Jogja
-
Cantik di Luar, Sunyi di Dalam: Tangisan Haru Pedagang Pasar Sentul Mengeluh Sepi Pembeli
-
Target PAD Pariwisata Bantul 2026: Realistis di Tengah Gempuran Gunungkidul dan Protes Retribusi