Pengelola Jip Wisata Harapkan Bantuan Rekomendasi Tunda Angsuran Utang dan BPJS

SuaraJogja.id - Dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang masih terus diperpanjang menyebabkan pengelola wisata jip di lereng Merapi, Sleman membutuhkan bantuan Pemerintah.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi Wilayah Barat Dardiri mengatakan, matinya kegiatan wisata jip di Merapi menyebabkan sejumlah pemilik dan sopir jip Merapi menjual kendaraan mereka. Pasalnya, mereka terlilit kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan.

"Karena tidak ada pengunduran, otomatis dikejar terus, uang dari mana?, otomatis dijual dengan sendirinya sebagian," kata dia, Rabu (18/8/2021).

Dardiri mengatakan, karena kehilangan sumber mata pencaharian mereka, maka para pengelola jip sangat berharap sekali mendapat bantuan.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Pahlawan Indonesia di Lereng Merapi, Gua Jepang Jadi Saksi Sejarah

Dardiri memberi permisalan, seandainya ada bantuan berupa padat karya yang diberikan kepada para pengelola jip, hal itu berpotensi memunculkan masalah baru, yakni kerumunan.

"Dulu pernah ada. Tapi sekarang tidak ada lagi," kata dia.

Demikian juga sembako, bantuan berupa sembako sudah sempat datang bagi para pengelola jip. Namun bantuan itu tidak ada lagi.

"Paling tidak, ada rekomendasi untuk tunda angsuran, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), paling tidak seperti itu," tambahnya.

Melihat sepinya wisata jip, para pengelola kembali bertani. Beberapa di antara mereka ada yang juga mencoba peruntungan dengan mencari pekerjaan baru.

Baca Juga: Diwarnai Erupsi, Upacara HUT RI di Lereng Merapi Tetap Berlangsung Khidmat

Mengingat program imunisasi Covid-19 semakin gencar dilakukan, Dardiri setuju adanya wacana kartu vaksin digunakan sebagai syarat berkunjung ke tempat wisata.