Mural Bernada Kritik Dihapus, Pakar UGM: Sikap Anti Kritik Pemerintah Itu Lebay

SuaraJogja.id - Beberapa waktu terakhir masyarakat diramaikan oleh kasus penghapusan mural di berbagai daerah. Mural-mural itu dihapus pihak berwenang diduga akibat nada kritikan kepada pemerintah yang tertuang di dalamnya.

Menanggapi hal ini, Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut bahwa pemerintah sendiri harus konsisten terkait penanganan hal tersebut. Sehingga mural yang dihapus tidak hanya yang berkonten kritikan saja tetapi juga pujian.

"Kalau memang itu aturannya ada di Perda atau bahkan mungkin Undang-Undang, saya kira perlu konsisten. Kalau mau dibersihkan ya harusnya dibersihkan semuanya. Tidak hanya mural dengan isi atau konten tertentu saja yang mungkin dianggap kritis terhadap pemerintah dan seterusnya," kata Mada saat dihubungi awak media, Senin (23/8/2021).

Mada menilai pemerintah tidak konsisten terkait persoalan mural ini. Sehingga menyebabkan masyarakat merasa penghapusan mural-mural itu hanya tebang pilih saja terkhusus bagi mural yang bernada kritis.

Baca Juga: Dituding Hina Warga Indonesia, Youtuber Korea Selatan Sunny Dahye Lulusan FH UGM Jogja

"Iya saya kira dikritik itu memang tidak enak, tidak nyaman, tapi ngga boleh apalagi sebagai penguasa atau pemerintah yang itu adalah hasil pilihan rakyat, jadi ngga boleh anti kritik gitu," ujarnya.

Justru, kata Mada, sikap anti kritik dari pemerintah itu yang malah berpotensi melanggar Undang-Undang. Dalam artian melanggar sistem politik demokratis yang dijalankan oleh Indonesia.

"Sehingga kritik itu adalah keniscayaan sistem politik yang demokratis dan penyikapannya juga harus biasa saja tidak perlu terlalu lebay atau berlebihan sampai diberangus dan sebagainya," tuturnya.

Disebutkan Mada, akan diberangus seperti apapun jika memang kritik yang disampaikan sesuai dengan yang dirasakan oleh rakyat. Maka hanya hitungan waktu saja pihak-pihak yang menghapus mural itu tidak sanggup lagi melakukannya.

Menurutnya, mural sendiri adalah sebuah karya seni. Sekaligus menjadi salah satu cara orang-orang untuk mengekspresikan perasaan, kegelisahan, atau bahkan kegembiraan yang dirasakan.

Baca Juga: Pustral UGM Soroti Proyek Padat Karya: Rawan Praktik Korupsi

"Jadi ini biasa saja lah mural itu ya namanya mural, namanya ekspresi, ada yang puas, tidak puas, ada yang terkekang, ada yang ekspresi nuansanya bahagai. Tetapi ini semua harus direspon secara konsisten oleh pemerintah. Mosok yang kritik ngga boleh, yang memuji boleh itu kan ngga konsisten namanya," terangnya.

Pemerintah kemudian dinilai naif sebab malah hanya sibuk dengan masalah-masalah penghapusan mural. Padahal sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah.

"Misalnya soal penanganan Covid-19, ekonomi itu jauh lebih urgent daripada ngurusi mural-mural seperti ini. Saya yakin mau dikekang seperti apa tetep ngga bisa, namanya ekspresi kok," imbuhnya.

Ia sendiri hingga saat ini belum yakin siapa yang sebenarnya pihak yang geram hingga menghapus mural-mural itu. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Mada, justru pemerintah dalam hal ini Presiden sendiri tidak masalah dengan adanya mural-mural itu.

"Mungkin bisa jadi Pak Jokowi sendiri malah ngga ada masalah dengan itu. Tapi justru kaki tangannya aja yang merasa nanti dianggap 'asal bapak senang, biar bapak senang' gitukan padahal itu biasa saja. Jadi ini pertanyaannya, apakah ini Pak Jokowi sendiri atau yang ditulis dalam mural itu yang tidak puas atau sebenarnya kaki tangannya yang tidak puas," ucapnya.

Mada menyatakan sudah seharusnya pemerintah menanggapi kritikan lewat mural-mural itu dengan proporsional. Justru malah bisa dianggap sebagai bahan atau masukan kepada pemerintah terkait kinerjanya selama ini.

"Jadi menurut saya proporsional saja menyikapi hal ini. Pada satu sisi ngga boleh itu ekspresi diberangus itu tapi harus konsisten. Pada sisi lain kita harus melihat bahwa ini mungkin juga situasi riil yang ada di masyarakat saat ini yang memang mungkin sangat tertekan," tandasnya.