SuaraJogja.id - Pemda DIY menargetkan sekitar 2,8 juta penduduknya sudah tervaksin pada Oktober 2021. Untuk itu diperlukan langkah mempercepat capaian vaksinasi.
Saat ini vaksinasi harian rata-rata 34 ribu orang per hari yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah, TNI, Polri, pengusaha, relawan, LSM, dan berbagai pihak lain. Vaksinasi massal diselenggarakan di berbagai tempat, tapi rata rata di di area perkotaan yang mudah akses dan pembiayaannya.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan, masalah utama dari vaksinasi ini adalah kurangnya anggaran operasional. Sehingga perlu menggandeng pengusaha atau sponsor yang bisa membiayai penyelenggaraan.
"Terutama vaksinasi yang diselengarakan oleh TNI dan Polri, biaya operasional belum disediakan oleh pemerintah pusat, sehingga TNI Polri gotong royong. Tetapi jumlah yang sangat banyak tentunya cukup memberatkan, apalagi dengan target waktu yang singkat," katanya, Minggu (29/8/2021).
Huda menekankan pentingnya untuk pemerataan vaksinasi ke pelosok-pelosok secepatnya, sehingga persebarannya merata mengejar target akhir Oktober 2021. Terkait hal tersebut, lanjutnya, Pemprov DIY maupun pemerintah kabupaten/kota sangat perlu menganggarkan operasional vaksinasi dalam perubahan anggaran ini secepatnya dan secukupnya.
"Secara teknis bisa dalam Belanja Tak Terduga (BTT) atau mata anggaran lain yang luwes. Percepatan dan pemerataan butuh dukungan anggaran yang cukup," terang Huda.
Besaran anggaran penyelenggaraan vaksinasi massal per orang perlu Rp35 ribu untuk sekali suntik. Dengan demikian, perlu Rp70 ribu untuk vaksin pertama dan kedua. Jika diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan atau sentra vaksin bisa diefisiensi menjadi Rp15 ribu untuk sekali suntik atau Rp30 ribu untuk dua kali vaksin.
"Angka ini perlu segera dihitung total kebutuhan anggarannya. Gabungan metode sentra vaksin maupun vaksinasi massal. Penganggaran ini mesti dikoordinasikan dengan kabupaten kota, TNI, Polri, dan Pemprov DIY," tutur dia.
Pihaknya akan berusaha memfasilitasi pertemuan koordinasi tersebut secepatnya sebagai komitmen dukungan percepatan vaksinasi. Selain itu, juga menargetkan perubahan APBD 2021 bisa diselesaikan secepatnya.
Baca Juga: Ingin Segera Kuliah Tatap Muka, Pengurus BEM di DIY Nyatakan Dukungan untuk Vaksinasi
"Dalam jadwal badan musyawarah kami targetkan pertengahan september ini selesai agar anggaran bisa segera digunakan untuk percepatan vaksinasi," katanya.
Berita Terkait
-
Sederet Fungsi Aplikasi PeduliLindungi yang Wajib Dimiliki selama PPKM
-
Hits Health: Penularan Virus Varian Delta, Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran
-
Bubarkan Aksi Antivaksinasi, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
-
CATAT! 5 Bahaya Cetak Sertifikat Vaksin COVID-19 dari pedulilindungi.id
-
Hati-hati, Daftar Efek Samping Vaksin Pfizer
Terpopuler
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
- Timnas Indonesia vs Everbody: Panen Cibiran dari Negara Se-Asia Tenggara
- Indonesia Impor Nikel dari Filipina Gara-gara RKAB
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Resep Kuliner Tradisional Mulai Hilang, 45 Persen Warisan Gastronomi Indonesia Terancam Punah
-
Keluarga Eks-Napiter Terjebak Stigma, Deradikalisasi Dinilai Tak Cukup Sasar Pelaku
-
JPW: Kapolri Baru Tak Berdampak Jika Pekerjaan Rumah Dibiarkan Mangkrak
-
Pratikno dan Listyo Sigit Kena Resuffle, Prabowo Disebut Bersih-bersih Orang Jokowi
-
BRI Peduli Buka Peluang Bagi Penyandang Disabilitas di Makassar Dengan Pembekalan Kewirausahaan