SuaraJogja.id - Pemda DIY menargetkan sekitar 2,8 juta penduduknya sudah tervaksin pada Oktober 2021. Untuk itu diperlukan langkah mempercepat capaian vaksinasi.
Saat ini vaksinasi harian rata-rata 34 ribu orang per hari yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah, TNI, Polri, pengusaha, relawan, LSM, dan berbagai pihak lain. Vaksinasi massal diselenggarakan di berbagai tempat, tapi rata rata di di area perkotaan yang mudah akses dan pembiayaannya.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyampaikan, masalah utama dari vaksinasi ini adalah kurangnya anggaran operasional. Sehingga perlu menggandeng pengusaha atau sponsor yang bisa membiayai penyelenggaraan.
"Terutama vaksinasi yang diselengarakan oleh TNI dan Polri, biaya operasional belum disediakan oleh pemerintah pusat, sehingga TNI Polri gotong royong. Tetapi jumlah yang sangat banyak tentunya cukup memberatkan, apalagi dengan target waktu yang singkat," katanya, Minggu (29/8/2021).
Huda menekankan pentingnya untuk pemerataan vaksinasi ke pelosok-pelosok secepatnya, sehingga persebarannya merata mengejar target akhir Oktober 2021. Terkait hal tersebut, lanjutnya, Pemprov DIY maupun pemerintah kabupaten/kota sangat perlu menganggarkan operasional vaksinasi dalam perubahan anggaran ini secepatnya dan secukupnya.
"Secara teknis bisa dalam Belanja Tak Terduga (BTT) atau mata anggaran lain yang luwes. Percepatan dan pemerataan butuh dukungan anggaran yang cukup," terang Huda.
Besaran anggaran penyelenggaraan vaksinasi massal per orang perlu Rp35 ribu untuk sekali suntik. Dengan demikian, perlu Rp70 ribu untuk vaksin pertama dan kedua. Jika diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan atau sentra vaksin bisa diefisiensi menjadi Rp15 ribu untuk sekali suntik atau Rp30 ribu untuk dua kali vaksin.
"Angka ini perlu segera dihitung total kebutuhan anggarannya. Gabungan metode sentra vaksin maupun vaksinasi massal. Penganggaran ini mesti dikoordinasikan dengan kabupaten kota, TNI, Polri, dan Pemprov DIY," tutur dia.
Pihaknya akan berusaha memfasilitasi pertemuan koordinasi tersebut secepatnya sebagai komitmen dukungan percepatan vaksinasi. Selain itu, juga menargetkan perubahan APBD 2021 bisa diselesaikan secepatnya.
Baca Juga: Ingin Segera Kuliah Tatap Muka, Pengurus BEM di DIY Nyatakan Dukungan untuk Vaksinasi
"Dalam jadwal badan musyawarah kami targetkan pertengahan september ini selesai agar anggaran bisa segera digunakan untuk percepatan vaksinasi," katanya.
Berita Terkait
-
Sederet Fungsi Aplikasi PeduliLindungi yang Wajib Dimiliki selama PPKM
-
Hits Health: Penularan Virus Varian Delta, Vaksinasi Covid-19 Dimintai Bayaran
-
Bubarkan Aksi Antivaksinasi, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
-
CATAT! 5 Bahaya Cetak Sertifikat Vaksin COVID-19 dari pedulilindungi.id
-
Hati-hati, Daftar Efek Samping Vaksin Pfizer
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029