SuaraJogja.id - Presiden Jokowi meresmikan bangunan rusunawa, asrama serta masjid yang berada di Kompleks Kampus Terpadu Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Padukuhan Gunung Bulu Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Bantul. Peresmian tersebut masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke DIY, Jumat (10/9/2021).
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Natsir menuturkan bangunan rusanawa dan bangunan asrama memang dibangun oleh pemerintah melalui Kementrian PUPR. Hal tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap Muhammadyiah khususnya dan simpati terhadap madrasah Mualimin.
Bukan tanpa alasan, Haedar menyatakan bahwa penghargaan itu diberikan karena Madrasah Mualimin adalah madrasah yang bersejarah. Di mana Mualimin lahir tahun 1918 lalu dan tahun 1923 namanya berganti menjadi Kweek School. Ketika menggunakan nama Kweek School tadi maka berubah menjadi sekolah perguruan.
"Tetapi karena 10 tahun menggunakan istilah Kweek School itu banyak diintimidasi oleh regulasi Pemerintah Kolonial harus menyesuaikan dengan aturannya maka diubah menjadi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah,"ujar dia usai peresmian.
Kendati demikian, Haedar menandaskan intinya Madrasah Mualimin adalah sama dengan tujuan awalnya yakni sekolah untuk menghasilkan pemimpin dan sekolah untuk menghasilkan pendidik. Dari Madrasah ini telah lahir Buya Syafii Ma"arif dan khaeridun bashori serta eberapa tokoh Muhammadiyah lainnya.
Kemudian, lanjut Haedar, Presiden meresmikan masjid yang dibangun oleh Fahmi Yendra, Pengusaha Muda Muhammadiyah yang membantu pembangunan masjid tersebut. Masjidnya pun diberi nama Masjid Hajah Yuliana Muallimin.
Direktur Madrasah Muhammadiyah Mualimin, Ali Aulia menuturkan Kampus terpadu Madrasah Mualimin berdiri di atas tanah milik Muhammadiyah seluas 5,6 ha. Di kawasan tersebut kini sudah terbangun kampus ruang belajar, bersama asrama, perpustakaan, klinik, embung dan masjid.
"Tanah milik Muhammadiyah tetapi bangunan ada yang bantuan pemerintah,"terang dia.
Rencananya, kawasan tersebut akan berdiri pemukiman yang menjadi satu kesatuan kampus terpadu. Di mana sebelumnya sudah ada kampus Mualimin di Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi di SLBN 1 Bantul, Beri Bingkisan untuk Siswa
Kampus ini akan menampung 2.500 santri dengan pembelajaran boarding scholl di mana semua di asramakan. Kendati demikian saat ini memang baru ada kelas 1 dan ke depan akan dikembangkan secara bertahap hingga akhirnya 6 tingkatan.
"Dibangun 2019. Di mana bangunan didirikan oleh PUPR dan CSR dari BUMN,"terangnya.
Kontributor : Julianto
Tag
Berita Terkait
-
Tinjau Vaksinasi di Yogyakarta, Jokowi Pertanyakan Kok Vaksinnya Masih Banyak
-
Transisi Pandemi ke Endemi, Jokowi Minta Masyarakat Mulai Belajar Hidup Bersama Covid-19
-
Tinjau Vaksinasi di Yogyakarta, Jokowi: Vaksin dan Prokes Cara Terbaik Lindungi Diri
-
MA Tolak Gugatan Uji Materil TWK KPK, Penggugat Tunggu Sikap Presiden Jokowi
-
Jokowi Kunjungi Kegiatan Vaksinasi di JEC: Targetkan 70 Persen Rakyat Indonesia Tervaksin
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Satgas PPKPT Pastikan Kampus Jadi Ruang Aman dari Kekerasan dan Perundungan
-
Minta Rp15 Juta Tak Kunjung Diberi, Anak di Bantul Bakar Rumah Orang Tuanya
-
Ahli Hukum: Status Tersangka Raudi Akmal Berpotensi Gugur karena Cacat Prosedur
-
Tarif Naturalisasi Rp75 Juta, Pakar Minta Pemerintah Tak Jadikan Kewarganegaraan Hak Orang Berduit
-
Sekolah Masih Kekurangan Guru, PGRI Tolak Anggaran Pendidikan Dipangkas demi MBG