SuaraJogja.id - PMI Kota Jogja terpaksa melayangkan gugatan terhadap Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo ke Pengadilan Negeri (PN). Hal itu menyusul belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurusan PMI Kota Jogja Periode 2021-2026.
Kuasa Hukum PMI Kota Jogja, Siswoto mengatakan bahwa tidak adanya SK tersebut, aktivitas kemanusiaan yang biasa dilakukan PMI Kota Jogja terhambat. Bahkan PMI tidak banyak menggelar kegiatan rutin selama 5 bulan terakhir.
"Imbasnya PMI tidak bisa menggelar serangkaian aktivitas kemanusiaan. Misal penyemprotan rutin, jadi terhambat. Kegiatan donor darah keliling juga tidak bisa dilakukan secara teratur," ujar Siswoto ditemui wartawan di Kantor PMI Kota Jogja, Kotagede, Sabtu (11/9/2021).
PMI Kota Jogja mempertanyakan lambatnya PMI DIY untuk mengesahkan pengurus dan Ketua Terpilih masa bakti 2021-2026. Pasalnya pemilihan telah dilakukan sejak Maret 2021 lalu namun SK pengesahan tak kunjung terbit.
Baca Juga: MA Tolak Gugatan Uji Materil TWK KPK, Penggugat Tunggu Sikap Presiden Jokowi
"Jika kita memaksakan bergerak tanpa turunnya SK pengesahan itu, PMI juga was-was. Bahkan bisa menjadi masalah karena belum ada kepastian Kepengurusan," terang dia.
Siswoto membeberkan jika pemilihan ketua baru PMI Yogyakarta telah dilaksanakan secara aklamasi. Heroe Poerwadi terpilih menjadi Ketua PMI Kota Yogyakarta masa bakti 2021-2026.
"Mengingat 4 April 2021 adalah berakhirnya kepengurusan, PMI Kota Jogja menyelenggarakan Musykot tertanggal 30 Maret 2021 di SMA Negeri 11 Jogja. Kegiatan itu juga sudah sesuai AD/ART PMI," jelas Siswoto.
Seluruh pihak baik PMI Kecamatan dan juga PMI DIY yang diwakilkan oleh sekretarisnya, Arif Noor Hartanto hadir dalam musyawarah tersebut.
"Lalu dibentuk tim formatur untuk pemilihan kepengurusan yang baru. Semua PMI kecamatan sudah menyetujui dan tidak keberatan," kata dia.
Baca Juga: Garuda Indonesia Kalah Gugatan Arbitrase di Pengadilan London
Pada 4 April, Heroe Poerwadi selaku Ketua PMI terpilih melayangkan surat nomor 170/02/.05.01/ORG/IV-2021 kepada PMI DIY. Hal itu untuk memohonkan segera diterbitkannya SK Kepengurusan yang baru periode 2021-2026.
Berita Terkait
-
Sugianto, PMI di Korsel Dilabeli Pahlawan Tersembunyi, Diangkat Jadi Duta di Indonesia
-
Ridwan Kamil Bisa Digugat Perdata 2 Kali, Hotman Paris: Seseorang Tidak Bisa Dipaksa Tes DNA
-
Penyaluran KUR Pekerja Migran Pindah ke BP2MI: Ini Kata Menteri UMKM
-
Tragis! Ratusan Warga Muslim Myanmar Jadi Korban Gempa saat Salat Dalam Masjid
-
Pekerja Indonesia Disarankan Tak ke Myanmar, Kamboja dan Thailand: Rawan TPPO!
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir