Gegara Hal Ini, PMI Kota Jogja Layangkan Gugatan ke PMI DIY

"Selama lima bulan ini kami terus meminta surat tersebut. Baik secara resmi maupun komunikasi. Namun PMI DIY tak kunjung memberi tanggapan sampai 5 bulan ini," ujar Siswoto.

Bukannya segera mengeluarkan SK pengesahan, PMI Kota Jogja malah dikejutkan dengan rencana Musyawarah Daerah (Musyda) PMI DIY pada 25 September 2021 mendatang Salah satu kegiatan itu adalah memilih ketua baru masa jabatan 5 tahun ke depan.

"Artinya potensi kehilangan suara di PMI Kota bisa terjadi. Maka dari itu PMI Kota melayangkan gugatan kepada Ketua PMI DIY karena status pengurus belum jelas dan sebentar lagi akan dilakukan Musyda. Ini jelas merugikan kami," terang dia.

GBPH Prabukusumo menjadi tergugat. Sidang pertama sudah digelar pada 2 September 2021 lalu, tanpa dihadiri Gusti Prabu.

Baca Juga: MA Tolak Gugatan Uji Materil TWK KPK, Penggugat Tunggu Sikap Presiden Jokowi

Kuasa Hukum lainnya, Sri Hendarto Kunto menjelaskan rencananya sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (16/9/2021). Karena masih melengkapi berkas, kuasa hukum mencabut terlebih dahulu untuk lanjutan sidangnya.

"Kami akan melengkapi kembali. Intinya dari sidang sebelumnya kami meminta agar Ketua PMI mengeluarkan SK dan menunda Musyda yang tinggal 2 pekan digelar. Sebab belum ada kejelasan status pengurus PMI Kota Jogja," tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua PMI DIY, Gusti Prabukusumo tak mau berbicara banyak mengapa dirinya tak segera mengeluarkan SK tersebut.

"Itu masalah internal, saya tidak akan menyebarkan. SK belum turun dulu itu kan sudah kami jelaskan, jadi semua lewat pengacara saya saja," ujar Gusti Prabu dihubungi melalui sambungan telepon.

Baca Juga: Garuda Indonesia Kalah Gugatan Arbitrase di Pengadilan London