SuaraJogja.id - Kaum rentan di Kabupaten Sleman, dalam hal ini transgender, mulai mendaftarkan diri mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman untuk memiliki dokumen kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal tersebut mereka lakukan agar bisa menerima suntikan vaksinasi Covid-19. Diketahui, NIK menjadi syarat mutlak bagi warna negara Indonesia (WNI) yang ingin mengikuti imunisasi Covid-19.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sleman Raden Rara Endang Mulatsih menjelaskan, saat ini sudah ada sejumlah pengajuan penerbitan NIK dan KTP dari transgender.
"Njih, sudah ada," kata dia, Senin (13/9/2021).
Ia menyatakan, pada prinsipnya Disdukcapil tidak mendiskriminasi siapa pun yang mengajukan penerbitan dokumen kependudukan.
"Artinya, selama mereka WNI, mereka berhak mendapatkan identitas penduduk," ujar Endang, kepada wartawan.
Saat mengajukan permohonan, para transgender diminta untuk mengikuti mekanisme dan teknis yang berlaku.
Tercatat, dalam data Bagian Tata Pemerintahan Setda Sleman, ada delapan orang transgender yang membutuhkan pengajuan dokumen kependudukan ke Disdukcapil Sleman.
"Untuk transgender itu, yang mayoritas ada di Sleman itu pendatang. Yang mungkin latar belakang ada permasalahan terutama dengan keluarga. Ketika kemudian tinggal di Sleman rerata tidak mengurus kepindahannya," ungkapnya.
Baca Juga: Pengawasan Distribusi Vaksin COVID-19, Komisi IX Kunker ke Lampung
Endang menerangkan, sebenarnya tidak menjadi masalah ketika para transgender yang datang ke Sleman kemudian menjalankan prosedur pindah ke Sleman.
"Karena dari delapan [orang] kemarin itu sudah kami cek datanya, yang tiga itu sudah punya NIK. Ada satu orang yang kami berkomunikasi dengan [pemerintah daerah] Subang, NIK yang bersangkutan diaktifkan kemudian mengajukan pindah ke Sleman lalu [tinggal] bawa KK, KTP, selesai," tuturnya lagi.
Sementara itu, ada kasus lain, satu transgender dari Jawa Timur sudah dibantu untuk cetak KTP.
"KTP sudah kami cetak, kami menunggu pengajuannya. Sampai saat ini malah belum mengajukan permohonan, tapi KTP sudah siap," terangnya.
Ia menambahkan, dari delapan orang tadi, sebanyak lima di antaranya sudah memiliki KTP sedangkan tiga lainnya tinggal proses cetak dan sudah memiliki NIK.
"Ada yang 1 dari Kupang, dulu Timur Leste tapi kependudukan sudah Kupang. Itu kami kan harus kami fasilitasi minta pindah dari sana," ucapnya.
Berita Terkait
-
Pengawasan Distribusi Vaksin COVID-19, Komisi IX Kunker ke Lampung
-
Daftar Gerai Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi
-
Panik Saat Mau Disuntik Vaksin, Siswa Berkumis Ini Sontak Teriak Sambil Baca Doa Makan
-
Masyarakat Bisa Ikuti Vaksinasi COVID-19 di Rest Area KM 19 Tol Japek
-
Ahli Epidemiologi Ungkap Bahaya Bila Masyarakat Pilih-pilih Merek Vaksin Covid-19
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Sleman Ukir Sejarah, Quattrick Juara Umum Porda DIY, Bonus Atlet Dipastikan Naik
-
WNA Yordania Jadi Tersangka di Yogyakarta: Izin Investasi Fiktif Terbongkar
-
Strategi Jitu Sekda DIY Atasi Kemiskinan: Libatkan Asisten Hingga Mandiri Fiskal
-
Saldo DANA Kaget Langsung Cair? Ini Tiga Link Aktif yang Bisa Bikin Dompet Digitalmu Gendut
-
Tragis! Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, JCW Soroti Pengawasan Bobrok