APBD Siap Mengalir: Sekolah Rakyat Sleman Gunakan Tanah Kas Desa, Ini Detailnya

SuaraJogja.id - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan.

Proyek ini ditargetkan mulai pada 2025, tergantung kelancaran proses perizinan lahan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menjelaskan pihaknya telah melakukan survei lapangan.

Lahan yang akan digunakan sudah dalam kondisi rata, kering, dan siap bangun, dengan luas lebih dari 5 hektare.

"Lahan sudah cocok untuk pendirian bangunan. Kami juga telah menyampaikan hasil pengecekan ini kepada Bupati," ungkap Ari dikutip Minggu (3/8/2025).

Meski demikian, masih ada tahap penyelesaian perizinan, mengingat sebagian lahan Tanah Kas Desa (TKD) Margodadi dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Setelah izin penggunaan lahan terbit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan membayar sewa sesuai tarif yang ditetapkan tim appraisal per meter persegi.

Dana sewa tersebut akan dialokasikan melalui APBD setiap tahun.

Pembangunan SR di Margodadi ditargetkan bisa dimulai awal tahun 2025, sehingga sekolah ini dapat beroperasi pada tahun yang sama.

Baca Juga: Geger! Maling Panjat Tembok, Gondol Burung Murai Batu dan Uang Rp3 Juta di Gamping Sleman

Namun, Ari menekankan bahwa proses perizinan harus mempertimbangkan hak perangkat desa yang mengelola tanah bengkok tersebut.

Plt. Kepala Dinsos Sleman, Sigit Indarto, menambahkan bahwa pengajuan izin penggunaan TKD Margodadi akan dilakukan pada pekan pertama Agustus 2025.

Jika Gubernur DIY memberikan persetujuan cepat dan pemerintah pusat menyetujui, pembangunan SR akan segera berjalan.

"Detail desain bangunan dan penganggaran sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pemkab Sleman hanya menyiapkan lahan," jelas Sigit, Minggu.

Dengan perencanaan ini, warga Margodadi diharapkan segera memiliki fasilitas pendidikan baru yang dapat meningkatkan akses belajar masyarakat.