Angka Kehamilan Tidak Dikehendaki Masih Tinggi, Rata-Rata Nasional Sebesar 17 Persen

SuaraJogja.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut angka kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan yang ada saat ini secara rata-rata nasional masih berada di angka 17 persen.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan angka KTD itu masih cukup tinggi. Salah satunya masyarakat yang abai terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi.

"Kehamilan yang tidak diharapan itu masih cukup tinggi ya. Secara nasional angkanya kan masih 17 persen rata-rata. Karena banyak orang yang mengabaikan dalam arti, mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi tapi percaya diri menjaga agar tidak hamil tapi ernyata hamil. Nah kehamilan ini tidak terlalu diharapkan," kata Hasto saat dihubungi awak media, Selasa (19/10/2021).

Dijelaskan Hasto, angka KTD sebesar 17 persen itu tercatat selama masa pandemi Covid-19 berlangsung hingga sekarang. Sedangkan untuk ibu hamil sendiri secara keseluruhan tercatat kurang lebih 4,8-5 juta orang.

"Jadi kalau 17 persennya bisa dihitung. Kalau 10 persennya saja sudah 480 ribuan. Jadi kalau 17 persen bisa kurang lebih 700 ribuan (ibu hamil yang masuk dalam kategori KTD)," ungkapnya.

Mantan Bupati Kulon Progo menyatakan angka sebaran KTD di setiap daerah itu tidak sama satu dengan lainnya. Serta, kata Hasto, pandemi Covid-19 juga tidak membuat peningkatan secara signifikan dalam rata-rata prosentase KTD nasional.

"Tidak sama antar daerah satu dan daerah lain tapi sebetulnya pandemi tidak membuat peningkatan yang terlalu signifikan. Kalau 17 persen itu kan tidak rata (semua daerah). DKI itu lebih tinggi, bisa pakai 26 persen. Jogja itu kedua di 24 persen," terangnya.

Lebih lanjut, ditambahkan Hasto, masyarakat yang enggan untuk menggunakan alat kontrasepsi bukan menjadi satu-satunya faktor angka KTD itu tinggi.

Ia mengatakan pandemi Covid-19 turut memberikan pengaruh pada angka KTD itu. Pasalnya sempat ada kekhawatiran yang membuat masyarakat tidak datang ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

Baca Juga: Angka Kelahiran Naik, BKKBN & DKT Indonesia Usung ILM Gerakan KB Mandiri

"Iya itu salah satu faktor yang mengapa orang butuh pakai kontrasepsi. Biasanya suntik, terus waktu pandemi fasyankes berkurang untuk waktu dan jumlah pelayanan sehingga ada banyak yang putus pemakaian kontrasepsi," tuturnya.

BKKBN mencatat, setidaknya faktor putusan pemakaian kontrasepsi akibat pandemi Covid-19 itu berpengaruh hingga 10-15 persen dari keseluruhan angka kehamilan yang ada.

"Kalau dari total kehamilan itu yang dipengaruhi oleh putus kontrasepsi itu hanya 10-15 persen," ujarnya.

Melihat kondisi ini, BKKBN terus berusaha memberikan arahan, edukasi serta gencar kampanye kepada pasangan-pasangan usia subur yang baru saja melahirkan. Harapannya, setelah pasangan tersebut melahirkan anak pertama mereka bisa memberi jarak dan menggunakan program Keluarga Berencana (KB) terlebih dulu.

Sebab jika kondisi ini tidak diperhatikan dengan baik dapat pula berpotensi dengan meningkatnya angka stunting pada anak di Indonesia.

"Itulah yang membuat juga stunting itu perlu perhatian sejak hamil tapi ternyata perhatiannya kurang karena kehamilannya saja tidak begitu diharapkan. Harapan saya setelah melahirkan KB dulu dengan jarak 2 tahun nanti kalau mau melahirkan jaraknya 3 tahun. Supaya anak sehat tidak stunting," tandasnya.