SuaraJogja.id - Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, melainkan garis awal perjuangan Indonesia menata negara sendiri. Banyak rentetan peristiwa setelah kemerdekaan, salah satunya Dekrit Presiden 1959. Sehingga perlu diketahui dengan lengkap isi dan sejarah Dekrit Presiden 5 juli 1959.
Setelah 14 tahun kemerdekaan Indonesia, Soekarno sebagai Presiden Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden pada minggu, 5 juli 1959 pukul 17.00 di Istana Merdeka, Jakarta.
Berikut alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959.
1. Kegagalan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUD S 1955.
Badan Konstituate ini dibentuk dari hasil pemilu pertama 1955 dengan tugas membentuk undang-undang baru. Badan konstituante memulai sidang pada 10 november 1956, namun sampai 1958 tidak menemukan hasil.
Singkatnya pada 30 Mei 1959 konstituante melakukan pemungutan suara, dengan hasil 269 menyetujui UUD 1945 dan 169 menyetujui UUD S 1950. Meskipun yang menyatakan banyak yang setuju namun, pemungutan harus diulang kembali karena banyak suara kourum (banyak minimum anggota yang ada dirapat. Umumnya lebih dari separuh anggota) supaya dapat disahkan. Pemungutan diadakan kembali tanggal 1 dan 2 juni 1959 namun gagal kembali. Untuk meredam kekacauan, dilakukan reses (pemberhentian sidang parlemen).
2. Keadaan politik yang tidak stabil akibat perbedaan antar partai politik.
3. Munculnya pemberontakan kelompok separatisme.
Untuk itu dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 untuk menjaga dan menyelamatkan kedaulatan bangsa Indonesia dari perpecahan rakyat dan didukung dengan desakan rakyat untuk kembali menggunakan UUD 1945.
Baca Juga: Daftar Anggota Panitia Sembilan, di Balik Perumus Dasar Negara untuk UUD 1945
Berikut isi dekrit presiden 5 juli 1945:
- Dibubarkannya Konstituante.
- Diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1955.
- Dibentuknya MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkatnya.
Dari dikeluarkannya dekrit presiden ini menimbulkan dampak positif dan negatif yang dirasakan rakyat, Berikut dampak positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Menjaga dan menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia dari perpecahan.
- Memperjelas fungsi UUD 1945 sebagai pedoman bagi kelangsungan bangsa.
- Membentuk lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan DPAS yang pembentukannya tertunda saat demokarsi parlemen.
Dampak negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Pelaksanaa UUD 1945 sebagai dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah belum murni.
- Memberikan kekuasaan besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari pemerintahan demokrasi terpimpin hingga orde baru.
- Memberikan peluang militer untuk terjun ke politik, yang dapat dirasakan hingga sekarang.
Itulah sejarah singkat peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebagai anak bangsa kalian harus mengenal perjuangan dan cinta negara.
Kontributor : Cahya Hanifah
Berita Terkait
-
Menyusuri Makam Imam Al Bukhari di Uzbekistan, Ada Jejak Bung Karno di Soekarno Hall
-
Kronologi Ribut Sesama Anggota DPRD Pekanbaru di Bandara Soetta yang Kini Dibidik Polisi
-
Wapres RI Mundur Saat Ekonomi Bergejolak, Hubungan Dengan Presiden Memburuk
-
Mampukah Indonesia Bangkit? Mencari Jalan Keluar dari Krisis
-
Kritik Tajam di Buku Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi