SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY pada 27-29 Oktober 2021. Raker tersebut kemudian mendapat kritikan dari berbagai pihak salah satunya akibat pemilihan tempat raker di hotel berbintang 5 itu.
Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut bahwa raker KPK yang digelar di luar daerah itu sudah menjadi agenda tahunan.
Selain itu, pemilihan hotel bintang 5 sebagai tempat raker juga, kata Alex, dinilai tidak menjadi persoalan sendiri, mengingat harganya yang memang miring.
"Bintang 5, tapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak? Kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel. Berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini," kata Alex, ditemui di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (28/10/2021).
Walaupun tidak mengetahui secara pasti nominal yang dikeluarkan untuk seluruh pembiayaan agenda raker tiga hari tersebut, lebih lanjut Alex mengklaim bahwa lembaga antirasuah itu selalu transparan dan selalu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang dikeluarkan.
"Saya enggak tahu. Sekjen yang tahu. Itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita enggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," ujarnya.
Ia memastikan bahwa kegiatan raker tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak ada permasalahan yang besar terlebih dari sisi alokasi anggaran.
"Sekali lagi kegiatan ini sudah kita rencanakan dari awal. Dari awal memang sudah kita susun dan kita alokasikan anggarannya," ungkapnya.
Selain itu, Alex menyatakan raker yang diselenggarakan di hotel bintang 5 itu tidak ada kaitannya dengan serapan anggaran di KPK pada tahun ini. Melainkan sudah ada anggaran tersendiri untuk raker yang digelar di Sleman itu.
Baca Juga: Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Akbar Tandaniria Mangkunegara
"Jadi bukan untuk mengejar serapan anggaran menjelang akhir tahun seolah-olah dananya masih sisa 'wah ini untuk apa ini'. Itu mengada-ada, kalau seperti itu jelas tidak tepat. Lebih baik kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih efektif. Misalnya dalam mendukung pencegahan atau pun pemberantasan," tegasnya.
Ia tidak menampik bahwa terdapat banyak kritik dan masukan yang diberikan kepada jawatannya khususnya terkait dengan penyelenggaraan raker di luar daerah tersebut. Namun di sisi lain, menurutnya raker ini diperlukan untuk membangun kebersamaan.
"Kita kadang-kadang juga harus menarik diri. Ini salah satu yang kami buat program itu hari ini. Kami kumpulkan semua pejabat struktural tujuannya untuk membangun kebersamaan, menyatukan persepsi visi kita bersama ke depan, apa yang harus kita lakukan," terangnya.
Disinggung tentang tidak diselenggarakan di kantor saja, Alex menuturkan ada banyak hambatan yang dihadapi jika raker ini dilakukan di kantor atau Jakarta.
"Nah kalau kita lakukan di kantor banyak sekali hambatan. Satu kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, karena ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu penjabat sektoral atau juga yang bersangkutan rumahnya atau tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik. Itu yang terjadi kalau kita lakukan di kantor," jelasnya.
Sehingga, ditambahkan Alex agenda raker yang digelar di luar daerah ini memang perlu diadakan. Dengan sejumlah pertimbangan kelancaran acara hingga kebersamaan yang dijalin.
"Lebih ingin menyatukan antara pimpinan dan pejabat struktual. Itu yang lebih penting," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Akbar Tandaniria Mangkunegara
-
JPU KPK ke Prof Mudzakkir: Korupsi Tidak Sama Dengan Kasus Pembunuhan, Koruptor Cerdas
-
Geledah Lokasi yang Terkait Dugaan Gratifikasi Bupati Probolinggo, Ini yang Diamankan KPK
-
Kasus TPPU Bupati Puput, KPK Sita Dokumen dan Alat Elektronik di 3 Rumah di Probolinggo
-
Geledah 3 Rumah, KPK Sita Dokumen Dan Alat Elektronik Kasus Bupati Probolinggo
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
DPRD DIY Murka! Dana Desa Dipangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Terancam
-
Disnaker Sleman Buka Posko THR, Pengusaha Diminta Patuhi Kewajiban
-
Kronologi dan Tuntutan Aksi Demo Mencekam di Polda DIY: Soroti Kekerasan Oknum Aparat!
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Waktu Buka Puasa di Jogja Hari Ini 24 Feb 2026: Cek Jadwal Magrib dan Doa Lengkap!