Dikritik Akibat Gelar Raker di Jogja, Begini Tanggapan Wakil Ketua KPK

SuaraJogja.id - Pejabat dan jajaran pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan. Hal ini lantaran menggelar rapat kerja bertempat di hotel bintang 5 Sheraton Mustika di Kabupaten Sleman, DIY.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata angkat bicara terkait dengan berbagai kritik tersebut.

Selain menyebut raker tersebut sebagai agenda tahunan dari KPK, Alex menuturkan bahwa jawatannya juga mempunyai sejumlah alasan tersendiri untuk akhirnya memutuskan agenda raker tersebut bisa diselenggarakan di luar kantor atau bahkan luar daerah.

"Pemerintah itu kan punya program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata," kata Alex kepada awak media di Sheraton Mustika, Kamis (28/10/2021).

Baca Juga: Ikut Demo Jokowi, Eks Pegawai KPK: Negara Sedang Tidak Baik, Firli Bahuri Piknik ke Jogja

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya raker tahun ini dipilih untuk diselenggarakan di Yogyakarta. Rencana raker ini sendiri, kata Alex, sudah sudah disusun juga jauh-jauh hari.

"Saya kira Jogja itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan kami dilakukan di Jogja. Sekali lagi ini merupakan kinerja yang sudah kami susun jauh-juah hari bukan dadakan," tuturnya.

Terkait dengan kritik yang menyebut bahwa raker itu bisa saja dilakukan di Jakarta, Alex menyatakan semua kritik dan masukan itu tetap diterima. Ia menilai hal-hal yang disampaikan itu akan kembali sudut pandang masing-masing.

"Semua kritik itu atau masukan apapun tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kalau ada yang mengatakan sema bisa dilakukan, oh ya bisa dengan teknologi informasi sekarang ya bisa. Itu yang selama ini sudah kami lakukan," tegasnya.

Ia tidak menampik selama ini KPK juga sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap agendanya.

Baca Juga: Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Dinas PUPR hingga DPRD di Tabanan Bali

"Sekarang banyak kegiatan KPK ketika misalnya melakukan rapat kerja dengan pemerintah atau pemda kita ngga harus ke daerah hanya bisa dengan zoom aja. Itu yang sudah kami lakukan," sambungnya.

"Kita nggak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi platform anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya yabg turut hadir dalam kesempatan ini Nurul Ghufron menyebut pemilihan Jogja juga sebagai bentuk distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimiliki KPK kepada masyarakat luas.

"Perlu diketahui bahwa kami ini adalah bagian dari struktur ketatanegaraan yang menggunakan dana APBN, fungsi dari APBN adalah distribusi bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat maka harus didistribusikan kepada seluas-luasnya rakyat," tutur Ghufron.

Menurutnya jika hanya dibelanjakan di satu daerah dalam hal ini Jakarta saja daerah lain akan tersisihkan. Sehinggga berdampak pada penyaluran APBN yang tidak maksimal di daerah-daerah lain.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta maka kemudian daerah-daerah kemudian tidak mampu menyerap atau menggunakannya. Maka dari itu kami laksanakan di Jogja," ungkapnya.