SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan ini adalah penghargaan yang kesembilan secara berturut-turut.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa di ruang kerja Bupati Bantul, Kamis (28/10/2021). Penghargaan ini merupakan hasil atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dengan hasil opini WTP.
“Kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul atas keberhasilannya meraih Opini WTP selama Sembilan tahun berturut-turut” kata Arif Wibawa.
Arif mengatakan, penghargaan WTP tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan dengan tepat dan akuntabel. Dengan kata lain, Pemkab Bantul sudah melaksanakan good governance yang baik.
Baca Juga: Daebak! BTS, TXT, dan Squid Game Masuk Nominasi People's Choice Award 2021
“Pemkab Bantul telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola dan good governance yang baik dan benar. Sehingga LKPD dapat disusun dengan akurat dan berhasil meraih opini WTP,” terangnya.
Ke depannya, jajarannya berharap sinergi dengan Pemkab Bantul dapat terus terjalin dengan baik.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DIY atas penghargaan WTP yang diberikan.
“Saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan dan apresiasi ini sebagai wujud nyata komitmen kami dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,” papar Halim.
Pencapaian atas diperolehnya WTP sembilan kali berturut-turut ini juga tidak terlepas dari upaya dan komitmen seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Bantu Pemerintah untuk Vaksinasi Kalangan Pelajar, Polda Kaltim Terima Penghargaan MURI
Menurut Halim, Pemkab Bantul akan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya karena pemberian penghargaan Opini WTP bukanlah tujuan akhir melainkan kesejahteraan masyarakat adalah yang utama.
"Dengan adanya pemberian penghargaan WTP 9 kali berturut-turut yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, ke depannya dapat lebih mendorong Pemkab Bantul untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan khususnya penyusunan LKPD, yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar dia.
Berita Terkait
-
Daebak! BTS, TXT, dan Squid Game Masuk Nominasi People's Choice Award 2021
-
Bantu Pemerintah untuk Vaksinasi Kalangan Pelajar, Polda Kaltim Terima Penghargaan MURI
-
5 Fakta GRAMMY Awards 2022, Catat Lokasi dan Tanggal Penayangannya!
-
Cetak Prestasi Lagi di Jepang, 2 Lagu BTS Raih Sertifikat Platinum RIAJ
-
BPJS Kesehatan Sabet Gelar Badan Publik Informatif
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 1 Detik Jay Idzes Gabung Sassuolo Langsung Bikin Rekor Gila!
- Andre Rosiade Mau Bareskrim Periksa Shin Tae-yong Buntut Tuduhan Pratama Arhan Pemain Titipan
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
- Penantang Kawasaki KLX dari Suzuki Versi Jalanan, Fitur Canggih Harga Melongo
Pilihan
-
Sejarah Nama Kompetisi Liga Indonesia: Dari Perserikatan Kini Super League
-
Dear Pak Prabowo: Penerimaan Loyo Utang Kian Jumbo
-
Eks Petinggi AFF Kritik Strategi Erick Thohir, Naturalisasi Jadi Bom Waktu untuk Timnas Indonesia
-
Siapa Liam Oetoehganal? Calon Penerus Thom Haye Berstatus Juara Liga Belgia
-
Heboh Nasi Kotak Piala Presiden 2025, Netizen Bandingkan Isi Menu MBG ke Jurnalis Inggris
Terkini
-
Wapres Kagum saat PSM UAJY 'Ngamen' di Alun-Alun Selatan Jogja, Personel Dapat Dukungan Tak Terduga
-
Diplomat Muda Tewas Terlilit Lakban: Keluarga Tunggu Kedatangan Jenazah di Yogyakarta
-
PHK Merajalela, Pekerja Formal Jadi Informal: Krisis Ketenagakerjaan Indonesia Semakin Dalam?
-
Pelemparan Batu KA di Klaten Lukai 2 Korban, KAI dan Aparat Buru Pelaku
-
BRI Perkuat Peran dalam Green Economy Lewat Green Financing Hingga Capai Rp89,9 Triliun