Pemkab Bantul Raih Predikat Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan ini adalah penghargaan yang kesembilan secara berturut-turut.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa di ruang kerja Bupati Bantul, Kamis (28/10/2021). Penghargaan ini merupakan hasil atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dengan hasil opini WTP.

“Kami menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul atas keberhasilannya meraih Opini WTP selama Sembilan tahun berturut-turut” kata Arif Wibawa.

Arif mengatakan, penghargaan WTP tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan dengan tepat dan akuntabel. Dengan kata lain, Pemkab Bantul sudah melaksanakan good governance yang baik.

Baca Juga: Daebak! BTS, TXT, dan Squid Game Masuk Nominasi People's Choice Award 2021

“Pemkab Bantul telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola dan good governance yang baik dan benar. Sehingga LKPD dapat disusun dengan akurat dan berhasil meraih opini WTP,” terangnya.

Ke depannya, jajarannya berharap sinergi dengan Pemkab Bantul dapat terus terjalin dengan baik.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DIY atas penghargaan WTP yang diberikan.

“Saya ucapkan terimakasih atas kepercayaan dan apresiasi ini sebagai wujud nyata komitmen kami dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,” papar Halim.

Pencapaian atas diperolehnya WTP sembilan kali berturut-turut ini juga tidak terlepas dari upaya dan komitmen seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga: Bantu Pemerintah untuk Vaksinasi Kalangan Pelajar, Polda Kaltim Terima Penghargaan MURI

Menurut Halim, Pemkab Bantul akan berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya karena pemberian penghargaan Opini WTP bukanlah tujuan akhir melainkan kesejahteraan masyarakat adalah yang utama.