Warga Baduy korban kebakaran membangun tenda dari Bambu dan terpal untuk tempat tinggal sementara, Senin (18/10/2021). [Bantennews.co.id]
- Hak asasi pribadi (personal rights) antara lain hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak kebebasan organisasi.
- Hak asasi ekonomi (ekonomi rights) antara lain hak memiliki sesuatu, hak memiliki pekerjaan, hak jual beli, dan hak melakukan suatu perjanjian.
- Hak asasi persamaan hukum (rifghts of legal quality) anatara lain perlakuan sama di depan hukum dan pemerintah
- Hak asasi politik (political rights) antara lain hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dna dipilih, hak mendirikan parpol, dan hak mengajukan kritik atau saran.
- Hak asasi sosial budaya (social and culture rights) antara lain memperoleh pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan, dan hak mengembangkan budaya.
- Hak asasi peradilan (procedural rights) anatara lain hak mendapat pembelaan hukum yang sama, hak persamaan dalam pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dalam hukum.
Hak warga negara dalam UUD 1945 Pasal 27-34:
- Pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan dalam hukum.
- Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berpolitik.
- Pasal 28 A-J, hak atas HAM
- Pasal 29, hak atas agama.
- Pasal 30, hak atas pembelaan negara.
- Pasal 31, hak atas pendidikan.
- Pasal 32, hak atas budaya.
- Pasal 33, hak atas perekonomian.
- Pasal 34, hak atas kesejahteraan sosial.
Begitulah perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Penuntutan hak harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban sebelumnya. Bila tidak akan terjadi tumpang tindih diantara keduanya.
Kontributor : Cahya Hanifah
Baca Juga: Diduga Bungkam Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham Dikecam
Berita Terkait
-
Eks Kapolres Ngada Jadi Predator Anak, Komnas HAM Desak Hukuman Berat!
-
Menghadapi Ketimpangan Kekuasaan, Ketahanan Penganut Kepercayaan Leluhur
-
Putri Duterte Rodrigo Murka Usai Penangkapan Ayahnya oleh ICC
-
Indeks Demokrasi Indonesia Jeblok, MenHAM Pigai Bantah Terjadi di Rezim Prabowo, Apa Dalihnya?
-
Kontroversi PHK 1.040 Pendamping Desa: Tak Ada Larangan Nyaleg, Kok Dipecat?
Tag
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
- Mees Hilgers Berpotensi Tinggalkan Tim
- Ria Ricis Bantu Pengobatan Keponakan Ratusan Juta, Keberadaan Suami Oki Setiana Dewi Dipertanyakan
- Kunjungi Nunung ke Kost, Momen Raffi Ahmad Transfer Uang Jadi Perbincangan
Pilihan
Terkini
-
Berdayakan Tukang Becak Kayuh di Bulan Ramadan, Muhammadiyah Bagikan Becak Listrik 1912
-
Pedagang di Gunungkidul Keluhkan Pasar Kian Sepi, Sebagian Terpaksa Memilih Tutup
-
Sambut Arus Mudik, Terminal Wonosari Gelar Ramp Check dan Siapkan Karpet Lesehan di Ruang Tunggu
-
Batal Dibuat Satu Arah, Plengkung Gading Ditutup Total
-
Papua Global Spices, UMKM Papua Barat yang Sukses Tembus Pasar Dunia Berkat BRI