SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan setelah menggelar rapat kerja (raker) di luar daerah. Tidak hanya itu saja, kritikan juga diberikan kepada Firli cs akibat dari pemilihan tempat hotel mewah berbintang 5 sebagai venue raker tersebut tepatnya di Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY pada 27-29 Oktober 2021.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengklaim bahwa anggaran raker di Yogyakarta itu berpatokan pada Standar Biaya Umum (SBU) kewilayahan, sehingga dipastikan tidak ada anggaran berlebihan terkait kegiatan itu.
"Pokoknya sesuai SBU. SBU di Jogja itu kan antara Rp700 sampai Rp1 juta (per orang). Ya kira-kira paket meeting-nya segitu. Kita udah ikuti itu," ujar kata Cahya saat ditemui di Kopi Klotok, Sleman, Jumat (29/10/2021).
Baca Juga: Raker KPK di Hotel Bintang 5 Sleman, Pimpinan dan Pejabat Sempatkan Gowes ke Kopi Klotok
Cahya menjelaskan bahwa harga paket itu kemudian tinggal dikalikan dengan total peserta KPK yang berangkat raker ke Kota Gudeg ini.
Namun selain itu, kata Cahya ada hal lain yang kemudian perlu untuk diperhatikan atas kegiatan raker KPK di Jogja ini. Salah satunya adalah efek pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan.
"(Dari raker KPK ini) tadi multiplayer efeknya kan pertumbuhan ekonomi di daerah Jogja ini," tuturnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan justru raker kali ini malah dinilai lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya saat periode sebelumnya justru raker diselenggarakan oleh setiap satuan kerja yang ada.
"Gini aja, saya kan periode sebelumnya. Yang sering ditanyakan kenapa sekarang KPK mengadakan (rapat kerja), apakah sebelumnya juga dilakukan," ujar Alex.
Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Papan Pacaran Denda 2 Juta di Jogja, Raker KPK di Hotel Bintang 5 Sleman
"Jadi dulu malah bukan organisasi, malah setiap satuan kerja, biro, direktorat itu mengadakan sendiri-sendiri. Jadi bukan suatu hal seolah-olah baru bagi KPK," paparnya.
Raker yang dikumpulkan menjadi satu kali ini, kata Alex dimaksudkan agar setiap saturan kerja baik dari biro, direktorat, maupun kedeputian tidak menggelar kegiatan terpisah-pisah. Berdasarkan kondisi itu, ia mengklaim bahwa pengeluaran anggaran pun menjadi lebih hemat.
"Sekarang kita satukan nih. Jangan setiap biro, direktorat, kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri. Kita satukan. (Jadi penghematan) iya lah. Kalau dilihat dari biayanya ya secara keseluruhan pasti lebih hemat," tegasnya.
Ia menuturkan bahwa alokasi dana kegiatan untuk raker itu sudah dialokasikan jauh-jauh hari. Sehingga dipastikan tidak akan melebihi plafon yang ditentukan.
"Ini hotel-hotel bintang 5, 4, 3 kan semua terdampkan pandemi. Demikian juga dengan tarif hotel tersebut. Jadi tentu saja anggaran yang kita alokasikan dalam kegiatan seperti ini sudah ada dari awal kita susun. Tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan, pasti itu saya pastikan," tegas Alex.
Alex turut memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan ini tidak akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain. Misalnya saja kegiatan penindakan oleh KPK.
"Ini betul-betul sudah kita alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa. Karena itu plafonnya sudah dibatasi dan kita tentukan lebih rendah dari yang dianggarkan," terangnya.
Disebutkan Ketua KPK Firli Bahuri setidaknya dalam raker kali ini ada sebanyak 55 pejabat struktural yang ikut ke Jogja. Dengan dibagi pada setiap tim yang ada.
"Kalau pejabat struktural (yang ikut raker) ada 55 orang. Karena ada bisa cek 1 tim itu isinya 11 orang kita punya lima tim berarti 55 orang," tandas Firli.
Berita Terkait
-
Kalah di Gugatan Praperadilan, KPK: Larangan ke Luar Negeri Untuk Sahbirin Noor Masih Berlaku
-
Sudah Dijadwalkan, Komisi III Bakal Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim-Cawas KPK Pekan Depan
-
KPK Kalah di Praperadilan dari Paman Birin, Anggota Komisi III: Itu Menjadi Koreksi
-
Anggota DPR PKS Sebut Kerja Kejagung-Polri Berkelas: Kenapa Harus Ada KPK Lagi Sih?
-
Gaya Hidup Mewah Tersorot, Giliran KPK Panggil Anak Andhi Pramono dalam Kasus TPPU
Tag
Terpopuler
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
- Jabatan Prestisius Rolly Ade Charles, Diduga Ikut Ivan Sugianto Paksa Anak SMA Menggonggong
- Pengalaman Mengejutkan Suporter Jepang Awayday ke SUGBK: Indonesia Negara yang...
- Ditemui Ahmad Sahroni, Begini Penampakan Lesu Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya
- Pesan Terakhir Nurina Mulkiwati Istri Ahmad Luthfi, Kini Suami Diisukan Punya Simpanan Selebgram
Pilihan
-
Tax Amnesty Bergulir Lagi, Para Pengemplang Pajak Bakal Diampuni Prabowo
-
Rupiah Lagi-lagi Perkasa Imbas Yield Obligasi AS Anjlok
-
Harga Emas Antam Naik Drastis, Hampir Tembus Rp 1,5 Juta/Gram
-
Tepok Jidat! Arab Saudi Kuat Banget, Timnas Indonesia Bisa Menang Nggak?
-
5 HP Redmi Sejutaan dengan Baterai Lega dan HyperOS, Murah Tapi Kencang!
Terkini
-
TPST Piyungan Overload, Menteri LHK Desak DIY Olah Sampah Sisa Makanan Jadi Cuan
-
Waspada Penjual Minyak Goreng Keliling, Pedagang di Bantul Rugi Jutaan Rupiah
-
Ternyata Ini Alasan Kenapa Ketika Hujan Tiba Muncul Perasaan Sedih hingga Galau
-
DLH: Selain Atasi Sampah, Keberadaan TPST di Bantul Mampu Serap Tenaga Kerja hingga Ratusan Orang
-
Kecewa Masih Lihat Tumpukan Sampah di Depo Mandala Krida, Menteri Lingkungan Hidup Bakal Panggil Pemkot Jogja