Diklaim Lebih Hemat oleh Wakil Ketua, Berapa Anggaran Raker KPK di Hotel Mewah Jogja?

SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan setelah menggelar rapat kerja (raker) di luar daerah. Tidak hanya itu saja, kritikan juga diberikan kepada Firli cs akibat dari pemilihan tempat hotel mewah berbintang 5 sebagai venue raker tersebut tepatnya di Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY pada 27-29 Oktober 2021.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengklaim bahwa anggaran raker di Yogyakarta itu berpatokan pada Standar Biaya Umum (SBU) kewilayahan, sehingga dipastikan tidak ada anggaran berlebihan terkait kegiatan itu.

"Pokoknya sesuai SBU. SBU di Jogja itu kan antara Rp700 sampai Rp1 juta (per orang). Ya kira-kira paket meeting-nya segitu. Kita udah ikuti itu," ujar kata Cahya saat ditemui di Kopi Klotok, Sleman, Jumat (29/10/2021).

Baca Juga: Raker KPK di Hotel Bintang 5 Sleman, Pimpinan dan Pejabat Sempatkan Gowes ke Kopi Klotok

Cahya menjelaskan bahwa harga paket itu kemudian tinggal dikalikan dengan total peserta KPK yang berangkat raker ke Kota Gudeg ini.

Namun selain itu, kata Cahya ada hal lain yang kemudian perlu untuk diperhatikan atas kegiatan raker KPK di Jogja ini. Salah satunya adalah efek pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan.

"(Dari raker KPK ini) tadi multiplayer efeknya kan pertumbuhan ekonomi di daerah Jogja ini," tuturnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan justru raker kali ini malah dinilai lebih menghemat anggaran yang dikeluarkan lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya saat periode sebelumnya justru raker diselenggarakan oleh setiap satuan kerja yang ada.

"Gini aja, saya kan periode sebelumnya. Yang sering ditanyakan kenapa sekarang KPK mengadakan (rapat kerja), apakah sebelumnya juga dilakukan," ujar Alex.

Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Papan Pacaran Denda 2 Juta di Jogja, Raker KPK di Hotel Bintang 5 Sleman

"Jadi dulu malah bukan organisasi, malah setiap satuan kerja, biro, direktorat itu mengadakan sendiri-sendiri. Jadi bukan suatu hal seolah-olah baru bagi KPK," paparnya.