
SuaraJogja.id - Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kembali terjadi lagi di Yogyakarta. Wanita berinisial E di-PHK tanpa diberi kompensasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Korban seharusnya mendapatkan hak sesuai regulasi yang ada.
Anggota tim Kuasa Hukum E, Dom Setiadi, mengatakan, mantan pegawai di PT BDI ini bekerja sejak 2015 silam di Jogja. Lima tahun mendedikasikan diri untuk perusahaan, pada 30 Juni 2020, E di-PHK tanpa kejelasan.
"Klien kami sebelumnya sudah pernah melakukan mediasi secara bipatrit dengan perusahaan langsung. Namun terjadi deadlock," ujar Dom dihubungi wartawan, Jumat (29/10/2021).
Dom melanjutkan, awal mula kasus itu terjadi saat korban dikontrak bekerja selama satu tahun oleh PT BDI. Selanjutnya di tahun kedua E kembali di kontrak.
Baca Juga: LBH Pers: UU Cipta Kerja Bikin Perusahaan Mudah PHK Pekerja Media
"Nah di tahun selanjutnya (tahun ketiga) tetap dikontrak lagi hingga tahun kelima. Tidak ada kepastian bahkan pengangkatan sebagai karyawan tetap tidak ada," ujar dia.
Dom mengungkapkan, jika mengikuti pasal 59 ayat 3, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang sudah mempekerjakan pegawai dua tahun dengan status kontrak, harus menjadi karyawan tetap jika masih mempekerjakan yang bersangkutan di tahun selanjutnya.
"Dalam kasus ini seolah-olah perusahaan tidak memperhatikan karyawan yang sudah 5 tahun bekerja," ujar dia.
Bukannya mengikuti regulasi, E malah di-PHK secara sepihak. Perusahaan menilai bahwa E sudah habis kontrak.
Domi kuasa hukum yang juga tergabung di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY menerima aduan E karena kasus tersebut tak menemukan titik terang.
Baca Juga: Imbas PPKM, PHK Gelombang ke-2 Mengancam Buruh di Sukoharjo
"Selanjutnya kami kawal korban secara tripartit. Jadi antara korban, perusahaan dan ditengahi oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta," ujar dia.
Berita Terkait
-
PHK Masih Terus Terjadi, 3.000 Lebih Pekerja Kehilangan Pekerjaan di Januari 2025
-
Badai PHK Terjang AS! 172 Ribu Pekerja Kena Lay Off, Terbanyak dari PNS
-
Daftar 61 Pabrik Tekstil RI yang Bangkrut dan PHK Buruh
-
Badai PHK di Tengah Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Prabowo Tak Bisa Selamatkan Sritex, Hanya Beri Arahan Ini
Terpopuler
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- Media Asing Soroti Pernyataan Maarten Paes Soal Kualitas Emil Audero
Pilihan
-
Catatkan Rekor MURI, Ini Cerita Buka Puasa Bersama Terpanjang di Solo
-
Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
Terkini
-
Papua Global Spices, UMKM Papua Barat yang Sukses Tembus Pasar Dunia Berkat BRI
-
Jogja Masuk 11 Besar, OJK Terima 58 Ribu Lebih Aduan Kejahatan Keuangan
-
Pelaku Pembakaran Gerbong di Stasiun Yogyakarta Jadi Tersangka, KAI Alami Kerugian Rp 6,9 Miliar
-
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bantul Capai Target Nasional
-
Pertama di Indonesia, Wamenkop Resmikan Koperasi Merah Putih Gapoktan Sidomulyo di Sleman