Selain itu menyediakan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi dan memastikan untuk dijalankan oleh kepala daerah. Ketiga mengasistensi Badan Publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik (KIP) di tingkat pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten dan Kota.
“Dari hasil itu masyarakat bisa memberikan rekomendasi dan masukan kepada kepala daerah saat penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Satu hal lagi dari IKIP ini memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi di indonesia sebagai bahan utama Pemerintah RI menyampaikan ke forum internasional,” terang dia.
Peluncuran sekaligus diskusi panel tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono, Rektor UGM Panut Mulyono, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi dan juga Penanggung Jawab IKIP yang juga menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Romanus Ndau Lendong.
Romanus Ndau Lendong mengungkapkan dari hasil penilaian IKIP, tiga Provinsi teratas dengan nilai tertinggi adalah Bali (83,15), Kalimantan Barat (80,38) dan Aceh (79,51).
“Sementara yang terendah adalah Papua Barat (47,48), Sulawesi Tengah (55,72) dan Maluku Utara (63,19). Nah ini yang harus menjadi perhatian kepala daerah, termasuk warga untuk ikut bergerak menyusun keterbukaan informasi di wilayah masing-masing,” ujar dia.
Ia berharap dari hasil itu, pemerintah harus lebih transparan, akuntabel dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam, mengambil kebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik.
Berita Terkait
-
Peringkat 7 Nasional, Kaltim Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
Keterbukaan Informasi Publik 2021, DIY Berhasil Pertahankan Predikat Informatif
-
Lagi, Kemendagri Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021
-
Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021, Jateng Dapat Nilai Tertinggi
-
Kalbar Raih Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik, Begini Kata Wagub Norsan
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029
-
Kedai Kopi Menjamur di Jogja, Petani Masih Terjebak Lahan Sempit dan Tengkulak
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri